alexametrics

Wakil Ketua KPK Sebut Wacana Hukuman Mati Koruptor Hanya Retorika

15 Desember 2019, 14:00:18 WIB

JawaPos.com – Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Saut Situnorang menyatakan, wacana hukuman mati bagi terpidana korupsi yang belakangan ini dilontarkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) hanya sebatas retorika. Karena aturan hukuman mati bagi terpidana kasus korupsi sudah tertuang dalam Pasal 2 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.

“Saya melihatnya seperti itu. Karena pasalnya sudah ada, of course KPK tidak boleh memberantas korupsi karena enggak suka dendam, benci, kalau pasal 2 harus digunakan juga kita enggak bisa kenakan itu, kalau tidak memenuhi syarat tertentu,” kata Saut di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (15/12).

Saut menyampaikan, kriteria hukuman mati dalam Pasal 2 UU Tipikor, dimana kondisi negara dalam prekonomian tidak stabil dan sedang adanya bencana nasional. Terlebih hanya karena tidak suka atau benci terhadap koruptor.

“Jadi kalau kita mau menjawab pertanyaan hukuman mati, kita harus menjawab seperti apa kita harus menyelesaikan secara komprehensif, integral, sustainable. Sehingga tidak terjebak pada retorika itu,” tegasnya.

Oleh karena itu, Saut menyampaikan tidak ingin memberantas korupsi karena faktor kebencian. Sebab jika seorang mengakui perbuatannya dia bisa diberikan justice collaboratore (JC).

“Kalau dia sudah menyesal, mengakui perbuatannya, juga ada justice collaborator. Jadi jangan sekali kali kita memberantas korupsi dengan seolah benci dengan rakyat kita sendiri,” pungkasnya.

Diketahui, hukuman mati bagi koruptor mencuat di Hari Antikorupsi Sedunia, Senin (9/12). Hal ini dimulai saat seorang anak SMKN 57 Jakarta bernama Harley Hermansyah bertanya kepada Presiden Jokowi, mengapa koruptor tak langsung dihukum mati jika terbukti bersalah.

Presiden Jokowi pun menjawab hal itu memungkinkan saja bila ada masyarakat berkehendak bisa dimasukkan dalam RUU Tipikor. “Kalau masyarakat berkehendak seperti itu dalam rancangan UU Pidana Tipikor itu dimasukkan,” tukas Jokowi.

Editor : Nurul Adriyana Salbiah

Reporter : Muhammad Ridwan


Close Ads