alexametrics

Revitaliasi Transmigrasi Makin Perkuat Persatuan NKRI

Dorong Kolaborasi Warga Pendatang dan Lokal
15 September 2018, 22:55:42 WIB

JawaPos.com – Manfaat program transmigrasi yang telah dijalankan oleh pemerintah Indonesia sejak 1950 hingga kini sangat luar biasa dan menunjukkan peningkatan kesejahteraan masyarakat di daerah khususnya kawasan transmigrasi. Di antaranya, berkurangnya angka kemiskinan, menciptakan wirausaha baru dan yang terpenting menjaga kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) karena menempati pulau terdepan Indonesia.

Direktur Jenderal Pengembangan Kawasan Transmigrasi (Dirjen PK Trans) M Nurdin mengungkapkan, pola pelaksanaan program transmigrasi saat ini memang berbeda dengan zaman dulu. Menurutnya, kali ini pemerintah menekankan pada peningkatan kolaborasi dan kerjasama antarwarga baik pendatang maupun lokal.

“Tapi tujuannya tetap sesuai dan berpegang pada latar belakang transmigrasi, yakni untuk peningkatan kesejahtraan , pemerataan pembangunan, dan memperkuat persatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI),” terang Nurdin di Jakarta, belum lama ini.

Dengan pola mengkombinasikan antara warga lokal dan pendatang, pemerintah menilai akan mampu meningkatkan perkembangan sosial budaya di Indonesia. Menurut Nurdin, ketersediaan lahan, penduduk dan social culture itu adalah aset utama dalam memperkuat persatuan dan kesatuan.

Nurdin menerangkan, Undang-Undang Transmigrasi saat ini sudah menekankan pada pola kombinasi, yakni peserta transmigrasi berasal berbagai macam suku yang digabungkan dengan warga lokal. “Jadi prinsipnya jelas Bhineka Tunggal Ika. Ini hebatnya Indonesia. Parlemen Kenya yang datang dan belajar dari kita sempat kagum dengan berhasilnya program transmigrasi ini. Mereka menilai dengan banyaknya suku dan ribuan pulau,tapi kita berhasil bisa menyatukan semuanya. Itulah jadi kekuatan kita, sehingga kita juga bisa saling belajar sosial budaya,” bebernya.

Disebutkan, kawasan transmigrasi yang ada sebagian besar sudah menggunakan pola tersebut. Untuk Papua , Maluku dan Nusa Tenggara Timur yang transmigrannya sebagian masih banyak warga lokal. “Kalau Kalimantan perbandingan warga lokal dan pendatangnya masih 50:50. Tapi Sumatera, Sulawesi dan lainnya sudah mulai bercampur,” kata Nurdin.

Contohnya, jika dalam satu wilayah ada 50 kepala keluarga (KK), maka 30 KK berasal dari lokal, dan 20 KK sisanya merupakan pendatang. “Dari 20 KK pendatang itu juga terdiri dari campuran. Ada yang dari Jogjakarta, Jawa Tengah dan daerah lainnya,” rincinya.

Oleh sebab itu, pemerintahan saat ini terus berusaha agar program transmigrasi bukan hanya sekadar memindahkan orang dari satu tempat ke tempat yang lain, tapi juga ada solusi untuk menangani banyaknya persoalan di daerah yang didominasi oleh benturan antara warga pendatang dan lokal. Pemerintah Indonesia akan selalu berkomitmen untuk memfasilitasi agar pendatang dan masyarakat lokal dapat berbagi peran. Utamanya, dalam memanfaatkan potensi Sumber Daya Alam (SDA) untuk bersama-sama membangun daerah dan mencapai kesuksesan.

Editor : Saugi Riyandi

Reporter : (srs/JPC)

Revitaliasi Transmigrasi Makin Perkuat Persatuan NKRI