JawaPos Radar

Hanafi: Pemerintah Harus Segera Buat Aturan Right to be Forgotten

15/07/2018, 16:40 WIB | Editor: Yusuf Asyari
Hanafi: Pemerintah Harus Segera Buat Aturan Right to be Forgotten
Hanafi Rais (Dok JawaPos.com)
Share this image

JawaPos.com – Pemerintah dalam hal ini Kemenkominfo harus segera membuat aturan pelaksanaan right to be forgotten (RTB) atau hak untuk dilupakan. Jika tidak segera diatur, ditakutkan terjadi masalah dikemudian hari. Hal itu diktakan Wakil Ketua Komisi I DPR Hanafi Rais.

Pendapat Hanafi tersebut menanggapi kasus artis Kartika Putri yang telah berhijrah memakai hijab. Namun, masih terdapat media yang menyiarkan foto-foto Kartika terdahulu sebelum berhijrah.

Dia menegaskan, kasus ini menjadi momentum urgensi pembuatan aturan pelaksana right to be forgotten. Menurutnya, kejadian yang dialami Kartika Putri bisa saja dialami artis-artis lain yang telah berhijrah.

"Sehingga sudah saatnya bagi Menkominfo untuk mengatur tentang right to be forgotten, sebagaimana amanat UU ITE,” kata Hanafi Rais dalam pesan tertulis, Minggu (15/7).

Pendapat Hanifi tersebut juga menanggapi akun instagram Kartika Putri yang merasa dikecewakan karena diumbar masa lalunya oleh salah satu stasiun TV. Dia berharap industri penyiaran tidak menjadi agen yang mengumbar aib seseorang di masa lalu.

“Ada orang akan kembali ke jalan yang lurus, malah seolah-olah dibully secara terselubung dengan memuat foto-foto dulu. Prinsipnya, kenapa harus mempertanyakan masa lalu seseorang ketika dia sedang berikhtiar untuk masa depannya menjadi lebih baik," ucap Mas Han, sapaannya.

Menurutnya, kondisi yang amat disayangkan ini seharusnya bisa terhindarkan bila pemerintah serius melaksanakan amanat revisi UU No.11/2008 tentang ITE. Right to be forgotten (RTB) diatur dalam Pasal 26 Revisi UU ITE. RTB adalah hak bagi seseorang untuk dihapuskan informasi tentang dirinya di media internet.

Secara lengkap, isi dari Pasal 26 adalah (1) Setiap Penyelenggara Sistem Elektronik wajib menghapus Informasi Elektronik yang tidak relevan yang berada di bawah kendalinya atas permintaan orang yang bersangkutan berdasarkan penetapan pengadilan.
(2) Setiap penyelenggara sistem elektronik wajib menyediakan mekanisme penghapusan informasi elektronik yang sudah tidak relevan.

Hanafi juga mengkritik pemerintah yang sudah dua tahun setelah revisi UU ITE diberlakukan, tak kunjung menyusun pedoman teknis pelaksanaan hak untuk dilupakan ini.

“Urgensinya ada Peraturan Pemerintah untuk mengatur Pasal 26 itu karena disebutkan semata-mata dikatakan penghapusan informasi 'tidak relevan' yang prosesnya melalui penetapan pengadilan. Tapi, bentuknya apa, prosedurnya, proses akuntabilitas, dan komplain publiknya seperti apa kan tidak ada," ujarnya.

"Padahal, dalam rezim UU Keterbukaan Informasi Publik untuk mengecualikan suatu informasi itu ada beberapa tes: mulai potensial HAM tes sampai public interest test,” sambung Hanafi yang juga Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN).

Oleh karena itu ia sangat berharap dengan adanya Peraturan Pemerintah nanti, masyarakat juga bisa tahu batas, apa saja yang boleh minta dihapus, kriteria informasi apa saja yang bisa dihapus atau dilupakan. Baik itu berita maupun posting media sosial. Sehingga artis hijrah seperti Kartika Putri tidak akan mengalami hal seperti.

“Artis-artis yang hijrah itu harus diberi ruang yang kondusif, harapannya supaya istiqomah bukan malah digoda kembali ke masa lalu. Mengingat tidak sedikit masyarakat menjadikan artis sebagai role model," ujarya.

"Kalau artis yang berperilaku negatif justru diberi ruang, maka secara tidak langsung ‘industri penyiaran sedang memberikan pendidikan yang buruk’ bagi pemirsanya,” tandasnya.

(yuz/JPC)

Berita Terkait

Rekomendasi

berita hari ini

Sign In

Belum memiliki aku? Sign Up