alexametrics

Menaikkan Iuran BPJS Kesehatan Dinilai Jatuhkan Marwah Mahkamah Agung

15 Mei 2020, 13:43:30 WIB

JawaPos.com – Mahkamah Agung (MA) mengabulkan judicial review atau uji materi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 75 Tahun 2019 tentang Jaminan Kesehatan yang diajukan Komunitas Pasien Cuci Darah (KPCDI). MA membatalkan kenaikan iuran BPJS per 1 Januari 2020.

Pakar hukum pidana Abdul Fickar Hadjar menilai, putusan MA terhadap uji materi Perpres 75/2019 bersifat final dan mengikat. Dia menilai, kebijakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang kembali menaikan iurang BPJS Kesehatan merupakan bentuk mempermainkan hukum.

“Sesuatu yang sudah jelas justru seharusnya direspons dengan penghormatan terhadap keputusan MA yang membatalkan Perpres kenaikan BPJS Kesehatan, ini justru malah melecehkannya bahkan dengan menunjukkan kekuasaan dengan cara menaikannya kembali,” kata Fickar dalam keterangannya, Jumat (15/5).

Dalam putusannya, MA menyatakan Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Perpres Nomor 75 Tahun 2019 tentang perubahan atas Perpres Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang lebih tinggi, yaitu bertentangan dengan Pasal 23 A, Pasal 28H dan Pasal 34 UUD 1945. Namun, hal ini justru tak diindahkan.

“Sikap ini jelas indikasi bahwa Presiden sudah tidak menghormati hukum di negara hukum demokrasi. Seharusnya secara ketat negara ada konsekuensinya sendiri,” sambungnya.

Meski pemerintah menyatakan alasan menaikan iuran BPJS Kesehatan demi keberlangsungan BPJS, hal ini tidak diindahkan. Fickar menyebut, kebijakan menaikan BPJS sudah melecehkan marwah MA.

“Alasan apapun untuk menaikan BPJS Kesehatan sudah melecehkan putusan MA adalah alasan yang bertentangan dengan akal sehat. Jangankan etika sebagai dasar sikap etis, hukum saja dilecehkan.

Untuk diketahui, Presiden Jokowi menaikkan iuran BPJS Kesehatan. Hal itu tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 64 tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Perpres Nomor 82 tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan.

Perpres itu diteken Jokowi pada 5 Mei 2020. Kenaikan iuran ini berlaku bagi peserta mandiri Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP). Berikut rincian kenaikan iuran BPJS Kesehatanpeserta mandiri yang diatur dalam Pasal 34:

1. Iuran bagi peserta mandiri Kelas II naik menjadi Rp 100 ribu per orang per bulan

2. Iuran peserta mandiri Kelas I yaitu, sebesar Rp 150 ribu per orang per bulan.

3. Iuran bagi peserta Kelas III untuk tahun 2020 sebesar Rp 42.000 per orang per bulan. Adapun Rp 16.500 dibayarkan oleh pemerintah sehingga peserta BPJS kelas III hanya membayar Rp 25.500 per bulannya.

Namun, iuran peserta kelas III BPJS Kesehatan, baru naik menjadi Rp 42.000 per orang per bulan pada 2021. Dengan rincian, Rp 7.000 subsidi pemerintah sementara sisanya dibayarkan oleh peserta BPJS kelas III.

Editor : Kuswandi

Reporter : Muhammad Ridwan

Saksikan video menarik berikut ini: