alexametrics

Kritik Keras Eks Pegawai KPK soal Akses NIK Bakal Bayar Rp 1.000

15 April 2022, 14:55:19 WIB

JawaPos.comMantan pegawai KPK Hotman Tambunan mengkritisi wacana Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Ditjen Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang berencana menerapkan tarif Rp 1.000 setiap kali mengakses nomor induk kependudukan (NIK). Hotman mempertanyakan, bukankah data pribadi adalah informasi yang harus dijaga berdasarkan Undang-Undang.

“Bukankah data pribadi itu adalah informasi yang dikecualikan berdasarkan UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan hanya bisa diakses oleh pemilik NIK,” kata Hotman dalam akun media sosial Twitter pribadinya, Jumat (15/4).

“Kok bisa orang lain dikasih akses? Bukankah itu melanggar UU dan kategori pidana lagi,” sambungnya.

Dalam kesempatan yang sama, mantan penyidik KPK Aulia Posteria juga menyesalkan jika data pribadi berupa NIK bisa diakses oleh pihak lain. Harusnya, data tersebut merupakan informasi yang dikeculiakan. Karena itu, Aulia mendorong segera disahkannya UU Perlindungan Data Pribadi.

“Makanya sejak awal proyek e-KTP dilaksanakan sekitar lebih 10 tahun yang lalu, saya mendorong segera dibuat Data Protection Act (UU PDP),” tegas Aulia.

Terlebih, kata Aulia, di dalam NIK terdapat puluhan data pribadi yang memang harus dirahasiakan. Namun, dia tidak mengetahui bagaimana penyimpanan data tersebut.

“Ada 31 elemen data kita yang terdapat dalam NIK, namun tidak jelas bagaimana perlakuan terhadap data-data tersebut,” ucap Aulia.

Dirjen Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri memberikan penjelasan terkait pengenaan tarif akses Nomor Induk Kependudukan. Penjelasan diberikan usai rencana mematok tarif Rp 1000 per NIK melalui skema Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) menuai polemik di sosial media.

Dirjen Kependudukan dan Catatan Sipil Kemendagri Zudan Arif Fakhrulloh mengatakan, pengenaan tarif akses NIK bersifat khusus. Di mana pemberlakuannya hanya menyasar lembaga yang berorientasi bisnis.

“PNBP diterapkan pada industri yang bersifat profit oriented seperti bank, asuransi, pasar modal,” ujar Zudan, Kamis (14/4). Itupun, beban tarif dikenakan pada lembaga yang menggunakan akses database dukcapil, bukan pada masyarakat.

Sementara terhadap lembaga-lembaga pelayanan publik seperti BPJS, bantuan sosial, dan pelayanan publik pemerintah lainnya, Zudan memastikan akan tetap gratis. “Masyarakat mengira dia yang akses NIK terus membayar. Tidak,” imbuhnya.

Editor : Bintang Pradewo

Reporter : Muhammad Ridwan

Saksikan video menarik berikut ini: