alexametrics

BPOM Tagih UU Pengawasan Obat-Makanan

Agar Wewenang PPNS Lebih Jelas
15 April 2019, 19:19:16 WIB

JawaPos.com – Hingga kini DPR belum merampungkan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pengawasan Obat dan Makanan serta Pemanfaatan Obat Asli Indonesia. Padahal, aturan tersebut digadang-gadang bisa memberikan taji bagi Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

Obat palsu, makanan kedaluwarsa, atau produk pangan tanpa izin edar menjadi permasalahan yang kerap ditemukan. Meski BPOM sudah rutin melakukan penggeledahan, obat dan makanan ilegal serta tak layak itu seolah masih saja ada. “Adanya RUU Pengawasan Obat dan Makanan nanti memberikan lebih banyak perlindungan kepada masyarakat,” tutur Kepala BPOM Penny Lukito.

RUU Pengawasan Obat dan Makanan ditujukan untuk menjamin standar serta persyaratan obat dan makanan yang beredar. Dengan begitu, masyarakat terlindungi dari peredaran obat dan makanan yang tidak memenuhi standar serta persyaratan. Harapan ke depan, tidak ada penyalahgunaan obat dan makanan. Tujuan lainnya, hal tersebut lebih bisa memberikan kepastian hukum dalam penertiban yang dilakukan BPOM.

Saat ini BPOM sudah memiliki penyidik pegawai negeri sipil (PPNS). Namun, kewenangannya belum jelas. “Jika diatur dalam UU, nanti PPNS penindakan BPOM memiliki wewenang lebih jelas,” tuturnya.

Penny menambahkan bahwa pengawasan obat dan makanan merupakan tanggung jawab bersama yang bersifat strategis. Dampak adanya pengawasan itu langsung berpengaruh pada ketahanan nasional.

Urgensi RUU tersebut dibagi menjadi tiga. Pertama, pengembangan pembinaan serta fasilitasi industri obat dan makanan dalam rangka peningkatan daya saing. Kedua, peningkatan efektivitas serta penguatan pengawasan obat dan makanan melalui penguatan kewenangan BPOM dalam pengawasan obat dan makanan yang full spectrum. Sedangkan yang ketiga adalah penguatan fungsi penegakan hukum untuk kejahatan di bidang obat dan makanan.

Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia Tulus Abadi juga mendesak agar RUU Pengawasan Obat dan Makanan serta Pemanfaatan Obat Asli Indonesia disahkan tahun ini. Jika tidak, pengesahan bisa lebih lama lagi. Bahkan, RUU usulan DPR itu bisa hilang dari pembahasan jika sudah ganti anggota legislatif.

Editor : Ilham Safutra

Reporter : (lyn/c9/git)