JawaPos Radar

Belanja Pegawai di Atas 50 Persen, 134 Daerah Tak Dapat Jatah CPNS

15/03/2018, 13:46 WIB | Editor: Ilham Safutra
Belanja Pegawai di Atas 50 Persen, 134 Daerah Tak Dapat Jatah CPNS
Menteri PANRB Asman Abnur (Charlie/Indopos/Jawa Pos Group)
Share this

JawaPos.com - Rencana penerimaan CPNS baru pada 2018 berpotensi tidak akan dilakukan 134 daerah. Alasannya, daerah tersebut belanja pegawainya di atas 50 persen dari APBD. Dengan demikian pencari kerja yang berharap menjadi abdi negara harus mencari ketersediaan formasi di daerah lain.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB), Asman Abnur menyebut, pemerintah tidak akan memberikan tambahan formasi CPNS bagi pemerintah daerah (pemda) yang belanja pegawainya di atas 50 persen.

"Berdasarkan data terdapat 134 pemda yang memiliki belanja pegawai di atas 50 persen. Sesuai ketentuan mereka tidak dapat mengajukan tambahan formasi CPNS," tegas Asman dalam keterangan tertulisnya yang diterima JawaPos.com, Kamis (15/3).

Belanja Pegawai di Atas 50 Persen, 134 Daerah Tak Dapat Jatah CPNS
Daerah yang memiliki belanja di APBD di atas 50 persen tidak akan mendapatkan alokasi CPNS baru dari pemerintah (IDHAM AMA/FAJAR/Jawa Pos Group)

Di samping tidak ada peluang formasi CPNS baru untuk daerah yang belanja pegawainya 50 persen, pemerintah pun hanya menyetujui formasi CPNS sesuai potensi daerah masing-masing.

“Jadi misal potensi yang dimiliki Sulawesi dalam hal perikanan dan kelautan, maka yang diajukan harus berkualifikasi perikanan dan kelautan juga. Selain itu harus sejalan dengan arah pembangunan nasional,” sambung mantan Wali Kota Batam itu.

Bila sesuai dengan potensi daerah, jumlah pengajuan personelnya juga tidak boleh melebihi dari aparatur sipil negara (ASN) yang pensiun. Sebab pemerintah kini menerapkan prinsip minus growth.

Berdasar data Kementerian PAN-RB, jumlah ASN saat ini mencapai 4,35 juta. 37 persen di antaranya berkemampuan administratif. Untuk itu, kini pemerintah tengah mengutamakan ASN yang memiliki keahlian untuk membangun suatu daerah serta mewujudkan pembangunan nasional.

Ketegasan Kementerian PAN-RB itu mendapat apresiasi dari EE Mangindaan. Menurutnya, rekrutmen CPNS harus berdasarkan pada arah pembangunan daerah dan nasional. Pola seperti itu agar tidak terjadi kegemukan jumlah abdi negara di tingkat daerah maupun pemerintah pusat.

Ketua Komisi II DPR Zainudin Amali menambahkan, dalam penerimaan CPNS 2018 harus ada perbaikan dalam berbagai sektor demi terwujudnya perbaikan kualitas ASN ke depan.

“Kami mengapresiasi Kementerian PAN-RB dan BKN dalam mewujudkan rekrutmen CPNS yang tertib, terbuka, dan bebas dari KKN dengan menggunakan sistem Computer Assisted Test (CAT),” pungkasnya.

(ce1/rgm/JPC)

Berita Terkait

Rekomendasi

berita hari ini

Sign In

Belum memiliki aku? Sign Up