alexametrics

Dilaporkan TKN 01 ke Dewan Pers, Begini Klarifikasi Pimred Indopos

15 Februari 2019, 18:56:15 WIB

JawaPos.com – Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma’ruf ‎Amin melaporkan Koran Indopos ke Dewan Pers. Itu terkait dengan pemberitaannya yang berjudul ‘Ahok Gantikan Ma’ruf Amin?’.‎ 

Menanggapi itu, Pemimpin Redaksi (Pimred) harian Indopos Juni Armanto mengatakan, pada awalnya redaksi menangkap adanya kabar yang viral di media sosial, dengan isu mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Thajahka Purnama (Ahok) yang bakal gantikan Ma’ruf Amin apabila terpilih menjadi wakil presiden.

Menurut pria yang akrab disapa Aro ‎itu, redaksi Indopos juga sudah meminta klarifikasi dari Juru Bicara Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma’ruf Amin Ace Hasan Syadzily, dan juga politikus PDIP Eva Kusuma Sundari. 

“Jadi di dalam berita itu semua isisnya membantah kabar viral tersebut. Ini sebenarnya hanya bantahan saja,” ujar Aro saat dihubungi, Jumat (15/2).

Aro juga menambahkan, sebenarnya grafis yang ada di Koran Indopos juga berasal dari media sosial yang sedang viral. Intinya redaksi hanya meminta klarifikasi atas isu benar atau tidaknya Ahok bakal gantikan Ma’ruf Amin.

“Kita dapat grafis itu dari medsos, kita hanya mengklarifikasi ke TKN, PDIP dan juga ada pengamat,” katanya.

Karena itu itu Aro menduga, pelaporan Redaksi Koran Indpos ini karena TKN keberatan dengan grafis yang ditampilkan dalam artikel berjudul ‘Ahok Gantikan Ma’ruf Amin?’. Padahal faktanya, Indopos hanya mengambil grafis tersebut dari media sosial yang sedang viral.

Oleh sebab itu, Redaksi Koran Indopos tidak menyangka bahwa salah satu artikel yang terbit pada Rabu 13 Februari menjadi ramai diperbincangkan dan berujung pelaporan TKN Jokowi-Ma’ruf Amin ke Dewan Pers.

“‎Kalau sudah masuk ke Dewan Pers ya mau tidak mau kita harus menghadapi,” pungkasnya.

Sebelumnya, ‎Direktur Hukum dan Advokasi Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma’ruf Amin, Ade Irfan Pulungan melaporkan Koran Indopos ke Dewan Pers Indonesia.

Karena artikel berjudul ‘Ahok Gantikan Ma’ruf Amin?’, telah membuat gaduh. Bahkan dikategorikan sebagai fitnah bagi pasangan Jokowi dan Ma’ruf Amin.

“Nah ini kami anggap sebagai fitnah besar kepada paslon kami. Karena pemilu (pencoblosan) saja belum berjalan namun sudah diberitakan seperti ini,” ujar Ade Irfan di Kantor Dewan Pers, Jalan Kebon Sirih, Jakarta, Jumat (15/2).

Politikus Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini juga mengaku aneh, karena artikel dari Koran Indopos ini rujukannya hanya viral di media sosial. Sehingga kebenaran rujukannya tersebut sangat ia pertanyakan.

Oleh sebab itu, artikel dari Koran Indopos ini sangat merugikan paslon nomor urut 01 Jokowi-Ma’ruf Amin dan juga Tim Kampanye Nasional. Karena adanya artikel itu bisa saja membangun opini baru di masyarakat.

Adapun pada Rabu 13 Februari lalu, Koran Indopos memuat artikel berjudul Ahok Gantikan Ma’ruf Amin?’.

Dalam artikel tersebut dilampirkan skema mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahja Purnama alias Ahok bakal menjadi wakil presiden Jokowi menggantikan Ma’ruf Amin dengan alasan kesehatan. 

Se‎lanjutnya, Jokowi akan mengundurkan diri dari jabatan presiden, kemudian diangkatlah Ahok jadi orang nomor satu Indonesia. Kemudian, Ketua Umum Perindo yang juga bos dari MNC Group Hary Tanoesoedibjo mengisi kekosongan jabatan wakil presiden. Setelah itu berduet dengan Ahok memimpin Indonesia.

Sementara itu soal keterkaitan kebijakan redaksi Indopos dengan JawaPos. Direksi Jawa Pos Holding Hidayat Jati menegaskan bahwa Indopos bukan bagian dari Jawa Pos.

“Jawa Pos hanya memilik 16 persen melalui nama percetakan Temprina karena ditukar utang cetak,” ujarnya, Jumat (15/2).

Lebih lanjut dia menjelaskan, Jawa Pos tidak memiliki keterkaitan dengan Indo Pos. Baik dari sisi keredaksian maupun dengan manajemen umum. Sebab, keberadaan keterkaitan itu hanya berasal dari saham yang muncul karena utang cetak terhadap Temprina.

“Secara struktur tidak ada kaitan. Benar-benar terpisah meski ada beberapa mantan staf Jawa Pos di sana,” jelas Jati.

Jati juga menegaskan, Jawa Pos selalu memegang teguh kredibilitas dan prinsip-prinsip jurnalistik termasuk kode etik. Oleh sebab itu, Jawa Pos tidak akan menghalangi upaya-upaya pencarian fakta yang dilakukan terhadap artikel Indopos tersebut.

Editor : Dimas Ryandi

Reporter : Gunawan Wibisono

Dilaporkan TKN 01 ke Dewan Pers, Begini Klarifikasi Pimred Indopos