alexametrics

Pelanggaran Umrah dan Haji Khusus Bisa Kena Denda

Diusulkan Mulai Rp 10 Ribu hingga Rp 110 Juta
14 November 2021, 13:49:04 WIB

Ketua Umum Sarikat Penyelenggaraan Umrah Haji Indonesia (Sapuhi) Syam Resfiadi menyatakan, rapat pada Rabu (10/11) belum menghasilkan keputusan apa pun. Rapat tersebut hanya memaparkan usulan jenis pelanggaran dan besaran dendanya.

Syam pun mengakui, selama ini tidak ada ketentuan denda bagi pelanggaran umrah. Nah, kini pemerintah menetapkan denda karena sudah diatur dalam UU Ciptaker. ’’Tapi, kami mohon pemerintah menunda dulu (pembahasan denda, Red) sampai pandemi Covid-19 selesai,’’ katanya kemarin (13/11).

Asosiasi travel umrah dan haji khusus berharap pembahasan denda dilakukan paling tidak setelah ada kepastian tanggal pemberangkatan umrah maupun haji. Jika sudah ada kepastian soal keberangkatan itu, lanjut Syam, asosiasi siap bertemu dalam satu meja dengan Kemenag dan Kemenkeu.

Menurut dia, saat ini momennya tidak tepat untuk membahas denda penyelenggaraan umrah dan haji yang nanti masuk PNBP (penerimaan negara bukan pajak) Kemenag. Sebab, seluruh pemangku kebijakan, termasuk asosiasi travel, sedang fokus menyiapkan pembukaan umrah 1443 Hijriah di tengah pandemi.

Syam menambahkan, aturan soal denda itu diharapkan terpadu dan sesuai dengan Sistem Komputerisasi Pengelolaan Terpadu Umrah dan Haji Khusus (Siskopatuh) versi terbaru. Dia menegaskan, jika waktunya sudah tepat, asosiasi travel umrah dan haji khusus bersedia membahas denda tersebut secara detail. ’’Secara prinsip, karena sudah menjadi undang-undang, aturan mengenai denda PNBP ini harus dijalankan,’’ ujarnya.

Sementara itu, Kemenag belum menanggapi soal dimulainya pembahasan besaran denda tersebut. Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Hilman Latief tidak merespons saat berkali-kali dihubungi. Begitu pula Direktur Bina Umrah dan Haji Khusus Kemenag Nur Arifin.

Editor : Ilham Safutra

Reporter : wan/c18/fal

Saksikan video menarik berikut ini:



Close Ads