alexametrics
Polemik Perppu KPK

Mahfud MD: Itu kan Pilihan Politik Presiden, Terserah

14 November 2019, 13:22:56 WIB

JawaPos.com – Presiden Joko Widodo ingin Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi lembaga terkuat dalam hal pemberantasan korupsi. Namun soal Perppu, sepernuhnya ada di tangan Jokowi.

Pernyataan itu diungkapkan oleh Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD saat ditanya soal kemungkinan terbitnya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) untuk menganulir UU Nomor 19/2019 tentang KPK.

“Saya sudah sampaikan, saya setuju Perppu, tapi kan Presiden yang menentukan, saya sendiri si enggak muluk-muluk amat,” kata Mahfud ditemui JawaPos.com di kantonya, Jakarta, Rabu (13/11) malam.

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) ini tak memungkiri, jika Perppu bisa diterbitkan tanpa harus menunggu judicial review (JR) di Mahkamah Konstitusi (MK). Namun, Presiden Jokowi tetap ingin menunggu hasil JR.

“Ya memang tanpa harus menunggu JR di MK, Presiden bisa mengeluarkan Perppu. Tapi tanpa harus mengeluarkan Perppu, JR bisa juga jalan. Itu kan pilihan politik Presiden, terserah Presiden,” terang Mahfud.

Menurutnya, penerbitan Perppu merupakan hak prerogatif Presiden. Mahfud yang kini berada di jajaran menteri tidak bisa mendorong secara penuh agar Presiden Jokowi menerbitkan Perppu.

“Presiden mau menunggu tidak salah, Apa salahnya menunggu? Jadi kalau presiden bilang enggak mau keluarkan Perppu ya sah aja, siapa yang boleh memaksa? Enggak bisa,” tegas Mahfud.

Kendati demikian, kata Mahfud, untuk menganulir UU Nomor 19/2019 tentang KPK tidak hanya mengeluarkan Perppu. Menurutnya, itu bisa dianulir dengan tiga proses, diantaranya legislative review bisa, judicial review dan Perppu.

“Saya setuju Perppu, tapi kalau Perppu enggak ya bisa legislative review, bisa juga judicial review. Itu presiden yang menentukan, jadi tidak ada yang berhak memaksa,” tukas Mahfud.

 

Editor : Dimas Ryandi

Reporter : Muhammad Ridwan



Close Ads