JawaPos Radar | Iklan Jitu

Solusi untuk Seleksi CPNS, Pemerintah Ambil Peserta Nilai Teratas

JK: Passing Grade Tidak Diturunkan

14 November 2018, 09:20:59 WIB | Editor: Ilham Safutra
Solusi untuk Seleksi CPNS, Pemerintah Ambil Peserta Nilai Teratas
Peserta seleksi penerimaan CPNS 2018 di SMAN 2 Banjarmasin yang mengikuti ujian pada Senin (5/11). (Syafaruddin/Radar Banjarmasin/Jawa Pos Group)
Share this

JawaPos.com - Pemerintah menyiapkan skenario untuk mengatasi minimnya pelamar calon pegawai negeri sipil (CPNS) yang lolos nilai ambang batas (passing grade). Bukan dengan menurunkan nilai ambang batas. Namun mencari pelamar dengan nilai tertinggi.

Meski begitu, secara resmi rencana tersebut belum tertuang dalam peraturan.

Gambaran skenario penanggulangan minimnya pelamar CPNS baru yang lolos ambang batas seleksi kompetensi dasar (SKD) itu diungkapkan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK). Dia menegaskan, pemerintah tidak menurunkan passing grade dalam tahapan SKD rekrutmen CPNS baru.

Solusi untuk Seleksi CPNS, Pemerintah Ambil Peserta Nilai Teratas
Peserta seleksi CPNS di Riau mengikuti ujian SKD. (Evan Gunanzar/Riau Pos/Jawa Pos Group)

"Passing grade tidak diturunkan. Hanya (pelamar) yang terbaik dari 200 (ribuan formasi, Red)," kata JK di Kantor Wakil Presiden kemarin (13/11). Pemerintah, lanjut dia, mempertimbangkan solusi tersebut agar tidak ada formasi yang kosong dan tak terisi karena tidak ada peserta yang lolos passing grade SKD.

Sebagaimana diketahui, jumlah pelamar CPNS yang mendaftar secara online mencapai 4,4 juta orang. Kemudian, pelamar yang lolos seleksi administrasi dan berhak ikut SKD 3,6 jutaan orang. Sementara formasi yang dibuka 238.015 kursi atau lowongan yang tersebar di 76 kementerian atau lembaga serta 525 pemda.

"Yang dibutuhkan kira-kira 200 ribu totalnya. Guru saja 120 ribu. Jadi, kira-kira 200 (ribu) sekian lah. Itu yang lolos (jadi CPNS, Red) kira-kira 4 persen saja," sambung JK.

Sejak awal pemerintah memang ingin menurunkan jumlah aparatur sipil negara (ASN) atau PNS. Memang tetap ada rekrutmen, tapi jumlahnya lebih sedikit daripada ASN yang pensiun. Salah satu caranya ialah menekan melalui berbagai syarat dalam tes CPNS. "Kita ingin turunkan jumlah PNS dengan cara itu karena kita berlebihan," ujar dia.

Karena itu, semua warga yang ingin jadi ASN harus mengikuti tes. Tujuannya, kemampuan mereka kelak untuk menjadi PNS itu betul-betul sesuai standar. "Ini kan sudah melalui beberapa tahap ujian," tambah JK.

Termasuk para tenaga honorer kategori dua (K-2) yang ingin menjadi PNS. Mereka yang telah berusia lebih dari 35 tahun tidak bisa mendaftar. Pemerintah sudah menyiapkan skema untuk menerima mereka yang berusia lebih dari 35 tahun. "Kalau sudah lebih umurnya 35 tahun, dia boleh berdasar kontrak. Semua bisa berdasar kontrak itu solusinya. Sama saja yang dia terima, tapi berdasar kontrak," ungkap JK. Anggaran untuk membiayai tenaga kontrak tersebut berasal dari APBN.

Pengamat kebijakan publik dan dosen Fakultas Ilmu Administrasi UI Lina Miftahul Jannah mengatakan, minimnya pelamar yang lolos ambang batas SKD, bahkan ada formasi yang kosong, bisa dilihat dari dua pendekatan. Yakni dari pendekatan panitia atau pemerintah selaku pembuat soal dan regulator serta dari pendekatan pelamar atau masyarakat.

"Kita tidak bisa menuduh soalnya sulit atau mudah," katanya. Sebab, panitia pasti sudah memiliki batasan atau acuan dasar dalam pembuatan soal. Termasuk kualitas kesulitan soalnya bagaimana.

Kemudian, panitia juga sebaiknya mempertimbangkan dengan baik ketika mengambil kebijakan bahwa kelulusan berbasis ambang batas. Lina menuturkan, sebenarnya menjaring CPNS baru tidak harus menggunakan passing grade. Tetapi sejak awal bisa menggunakan sistem pemeringkatan atau pe-ranking-an.

"Misalnya, yang ikut SKD ada 100 orang. Formasi yang dilamar 20 kursi. Maka, diambil saja 20 pelamar dengan nilai SKD tertinggi," terangnya.

Lina menambahkan, sebelum diambil kebijakan kelulusan berbasis passing grade, harus dianalisis apakah formasi atau jabatan tersebut membutuhkan kriteria passing grade.

Menurut dia, sebaiknya kriteria kelulusan passing grade diterapkan di instansi tertentu saja. Misalnya di Kementerian Keuangan yang cenderung membutuhkan ketelitian tinggi. Sebab, ada yang membidangi urusan hitung-hitungan dan menuntut ketelitian.

Kemudian, dari aspek pelamarnya, Lina juga memberikan sorotan. "Saya dari kampus. Saya tahu bagaimana generasi milenial sekarang," ucapnya. Dia mengungkapkan, generasi mahasiswa atau lulusan mahasiswa sekarang lebih senang copy paste dan serbainstan.

Dengan kecenderungan yang serbainstan, generasi milenial sekarang membaca pun tidak mau. Padahal, dengan membaca, wawasan bisa bertambah. Lina bahkan menemukan, ketika sedang ujian, ada mahasiswa yang kebingungan. "Petunjuk soalnya apa, jawabannya apa," ucapnya. Namun, dia menegaskan, kondisi itu tidak bisa digeneralisasi.

Jika pemerintah nanti menggunakan sistem mengambil pelamar dengan nilai SKD tertinggi, Lina memberikan catatan. Dia berharap, dalam skema yang tidak sesuai dengan ketentuan awal tersebut, tidak sampai ada transaksi di balik meja. Apakah itu transaksi yang dilakukan atas unsur politik atau transaksi uang alias suap.

"Saya sekali lagi tidak mencoba memfitnah," tegasnya. Tetapi, imbuh dia, ingin mencegah jangan sampai ketika ada perubahan prosedur dalam rekrutmen CPNS, ada transaksi suap atau kejahatan sejenisnya.

Kepala Biro Humas Badan Kepegawaian Negara (BKN) Muhammad Ridwan mengatakan, minimnya pelamar yang lulus passing grade memang dimungkinkan. Penyebabnya bisa materi soal atau kualitas pelamar.

Namun, Ridwan menceritakan, ada pelamar yang mampu mendapatkan nilai akumulasi yang tinggi hingga 448 poin. Bahkan, di wilayah Jakarta Barat ada peserta yang menyelesaikan SKD hanya dalam tempo 29 menit dan lulus passing grade. Contoh lainnya, di Cirebon ada pelamar yang sedang hamil, kemudian dilarikan ke rumah sakit karena kontraksi. Sebelum dilarikan ke rumah sakit, dia sudah mengerjakan SKD dalam tempo 30 menit. "Yang bersangkutan ini juga lolos passing grade," kata dia.

Ridwan menjelaskan, Kementerian PAN-RB dalam waktu dekat mengumumkan kebijakan terkait kelulusan SKD. Keputusan akan bersifat win-win solution. Baik bagi pemerintah selaku pencari pegawai maupun bagi pelamar yang sudah berjuang mengerjakan SKD.

Sebagaimana diberitakan, skema passing grade ditambah ketentuan kelulusan SKD tiga kali formasi berpotensi merugikan pelamar tertentu. Misalnya, untuk formasi guru mata pelajaran matematika di SMP A, jumlah formasinya ada satu orang. Sehingga harus dijaring tiga orang pelamar yang lolos passing grade untuk ikut seleksi kompetensi bidang (SKB).

Tetapi, dari sekian banyak pelamar formasi guru itu, ternyata hanya ada satu pelamar yang berhasil lolos passing grade. Jika aturan minimal tiga kali formasi diterapkan secara kaku, pelamar tersebut tidak bisa maju ke SKB. Sebab, dia sendirian yang lolos ambang batas. 

(jun/wan/c9/agm)

Alur Cerita Berita

25.906 Pelamar Penuhi Syarat Jadi CPNS DKI 14 November 2018, 09:20:59 WIB
Pendaftaran CPNS Terancam Diundur? 14 November 2018, 09:20:59 WIB
Lihat semua

Berita Terkait

Rekomendasi

berita hari ini

Sign In

Belum memiliki aku? Sign Up