JawaPos Radar | Iklan Jitu

1 Desa di Sumsel Gunakan Rumah Kades Jadi Kantor Desa, Ini Dampaknya

14 November 2018, 18:10:02 WIB | Editor: Kuswandi
Kantor Kades
KANTOR KADES: Warga melintasi kantor kepala desa Leyangan, Kecamatan Ungaran Timur (SIGIT ANDRIANTO/JAWA POS RADAR SEMARANG))
Share this

JawaPos.com - Sebanyak 10 ribu dari total 74 ribu desa di Indonesia tidak memiliki kantor sekretariat untuk aparatnya bekerja dan melayani masyarakat. Jumlah tersebut berdasarkan catatan Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Desa Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Hal itu dibenarkan oleh Kepala Pusat Studi Pembangunan Pertanian dan Pedesaan (PSP3) IPB Sofyan Sjaf. Dirinya mengaku pernah secara lansung ke salah satu desa yang menjadikan rumah kepala desanya sebagai tempat melayani masyarakat.

“Saya juga sering berkunjung ke desa dan menemukan kantor desa di rumah kepala desa itu sendiri. Alhasil pengarsipan data desa semrawut,” ujar Sofyan saat dihubungi JawaPos.com, Rabu (14/11).

Lantaran pengarsipan data desa yang tidak teratur, dokumen desa dari periode ke periode juga tidak jelas keberadaannya. “Repotnya dokumen desa tidak tersimpan dengan baik dari satu periode ke periode lainnya (berganti kades),” sambungnya.

Dia membeberkan, peristiwa seperti itu salah satunya terjadi di Desa Tapus, Kecamatan Pampangan, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan.

“Sangat tidak layak dan tentunya interaksi antar aparat desa tidak terjadi. Rumah hanya dijadikan sebagai tempat warga meminta administrasi sesuai kebutuhan,” kata dia.

Dalam kondisi seperti itu, maka kinerja aparat desa sangat jauh dari harapan. Pasalnya, interaksi antar aparat tidak ada sama sekali.

“Entah bagaimana mekanisme kerja aparat desanya. Yang jelas di rumah Pak Kades hanya ada Pak Kades dan Sekdes. Sekdes pun sekali-sekali saja,” tandasnya.

Sebelumnya, Dirjen Bina Pemdes Kemendagri Nata Irawan mengatakan, data tersebut menunjukkan bahwa masih ada pemerintah kabupaten dan kota yang tidak peduli dengan desanya sendiri.

“Bisa bayangkan 10 ribu desa tidak punya kantor, berarti kira-kira berapa kabupaten/kota yang belum berpikir untuk membantu membangun kantor desa itu sendiri,” ujarnya dalam kegiatan diklat kepala daerah gelombang I di gedung BPSDM Kemendagri, Kalibata, Jakarta Selatan, Senin (12/11).

Melihat persoalan demikian, dia menjelaskan pihaknya sendiri belum bisa membantu pembangunan kantor desa. Sebab, anggaran yang dimiliki terlalu sedikit dan hanya difokuskan untuk renovasi kantor desa.

“Kami di Kementerian Dalam Negeri hanya mampu berupaya memberikan stimulan bantuan untuk renovasi kantor desa. Itupun anggarannya sangat sedikit,” pungkas Nata. 

(yes/JPC)

Berita Terkait

Rekomendasi

berita hari ini

Sign In

Belum memiliki aku? Sign Up