alexametrics

Ketua KPK Terpilih Firli Bahuri tentang Isu dan Program

Ingin Bentuk Perwakilan di Tiap Provinsi
14 September 2019, 10:58:40 WIB

JawaPos.com – Bagaimana ketua KPK terpilih Firli Bahuri menjawab sejumlah kabar tak sedap yang menerpa? Dan apa program yang akan dia usung sebagai nakhoda lembaga antikorupsi yang kini mengalami gonjang-ganjing itu? Berikut rangkuman jawaban dan makalah yang disampaikan saat uji kelayakan dan kepatutan di Komisi III DPR.

Apa yang mendasari Anda ikut mendaftar capim KPK?

Pendaftaran sebagai capim (calon pimpinan) KPK ini murni atas keinginan saya sendiri. Saya ingin memberikan andil dalam pemberantasan korupsi di Indonesia.

Adakah paksaan atau dorongan dari pimpinan Anda di institusi kepolisian?

Murni atas keinginan sendiri. Saya cinta Indonesia sehingga salah satu bentuk pengabdian bisa dengan melakukan pemberantasan korupsi. Saya tegaskan kembali bahwa tak ada yang meminta atau menyuruh untuk ikut seleksi capim KPK.

Apa komitmen Anda untuk memperkuat KPK?

Saya punya komitmen ketika menjadi komisioner KPK. Pertama, penguatan soliditas dan kelembagaan, peningkatan kesejahteraan SDM (sumber daya manusia) KPK untuk meningkatkan kualitas kinerja KPK. Kedua, melakukan pendidikan masyarakat dan kampanye antikorupsi. Berikutnya, melakukan monitoring atas pelaksanaan pemerintah dan harus diberdayakan, dimulai dari penyusunan renstra (rencana strategis), RP NJP, RPJMN, dan pelaksanaan pembangunan serta pelaksanaan program pemerintah.

Keempat, melakukan mitigasi korupsi agar potensi kerugian akibat tindak pidana korupsi dapat diminimalkan atau bahkan dihilangkan. Kemudian, menata kembali SOTK, koordinasi, supervisi, pencegahan, monitoring pelaksanaan program pemerintah, pendidikan masyarakat yang semula unit kerja (subbidang) menjadi bidang tersendiri (kedeputian) sesuai tugas pokok, serta perwakilan KPK di tiap provinsi. Selanjutnya, mengedepankan pencegahan. Terakhir, mengoptimalkan penindakan sebagai upaya ultimum remedium.

Apa program terobosan kreatif Anda?

Pertama, saya akan memperkuat KPK dalam sistem ketatanegaraan. Kedua, revitalisasi kedudukan KPK. Kemudian, manajemen penanganan perkara dan menyusun kriteria perkara yang ditangani dan terakhir pembentukan KPK perwakilan di semua provinsi.

Dari berbagai program tersebut, apa yang jadi unggulan?

Ada. Pertama, penguatan soliditas dan kelembagaan untuk meningkatkan kualitas kinerja KPK. Kedua, peningkatan koordinasi dan supervisi dengan instansi berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi (TPK) dalam rangka pencegahan TPK. Kemudian, pemenuhan SDM, peralatan dan teknologi pencegahan dan pemberantasan korupsi sesuai standar kebutuhan minimal yang diprioritaskan. Keempat, pembentukan perwakilan KPK di provinsi dan optimalisasi pelibatan masyarakat dalam pencegahan TPK.

Terkait dengan isu pelanggaran kode etik saat menjabat deputi penindakan KPK, termasuk pertemuan dengan TGB (Tuan Guru Bajang), kemudian dengan salah satu ketua partai dan lain-lain, bagaimana tanggapan Anda?

Semua sudah saya sampaikan saat masih tahap pansel capim KPK, termasuk memberikan keterangan kepada lima pimpinan KPK mengenai Gubernur NTB Tuan Guru Bajang. Lima pimpinan KPK saat itu tak menyalahkan, tapi justru membenarkan. Tak satu pun yang menyalahkan. Bahkan, pimpinan KPK memberikan apresiasi dan mengucapkan terima kasih karena telah bekerja dengan baik selama di KPK.

Mengapa baru disampaikan sekarang, kok tidak saat isu tersebut keluar?

Mumpung saya ikut mendaftar sebagai capim KPK, akan saya buka semua di sini. Terima kasih atas kesempatan penyampaian ini. Kemarin saya memang memilih diam karena saya anggap belum saatnya untuk bicara. Tapi, diam itu belum tentu kalah. Sebelum saya berdamai dengan orang lain, saya harus berdamai dengan diri saya sendiri.

Berdalih Firli Bisa Kendalikan Internal KPK

Pesawat yang membawa Firli Bahuri dari Jakarta ke Palembang mendarat kemarin pukul 18.15. Tahu banyak media menunggu, mengutip Sumatera Ekspres, awalnya Kapolda Sumatera Selatan yang baru terpilih sebagai ketua KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) periode 2019–2023 itu enggan menemui.

Firli bertahan cukup lama di ruang VIP Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II. Sampai selepas Magrib, baru dia menemui wartawan.

”Saya harus menerima, tidak bisa tidak menerima. Tentunya ada tanggung jawab dunia dan akhirat sehingga saya menetapkan hati bahwa saya akan gunakan dan kerahkan kemampuan, pikiran, tenaga untuk melakukan upaya pemberantasan korupsi,” katanya.

Perwira polisi berpangkat irjen itu terpilih secara aklamasi oleh Komisi III DPR Jumat (13/9) pukul 01.30. DPR beralasan, Firli dipilih karena dalam proses voting yang bersangkutan mengantongi suara terbanyak: 56 suara.

Artinya, semua anggota Komisi III DPR yang total berjumlah 56 orang kompak memilih putra kelahiran Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan, 55 tahun lalu, tersebut. Untuk mencapai aklamasi pun terbilang singkat. Hanya butuh waktu lima menit.

”Tadi semua fraksi sepakat. Ini bentuk penghargaan lah karena suaranya terbanyak,” kata Ketua Komisi III DPR Azis Syamsuddin sesuai rapat pemilihan pimpinan KPK di ruang rapat Komisi III DPR.

Azis menyampaikan, Firli dinilai sosok yang tepat memimpin KPK. Sebagai sosok yang berlatar belakang Polri, dia dinilai memahami anatomi penegakan hukum. Jenderal bintang dua itu juga dua kali menjabat Kapolda. Yaitu, Kapolda NTB dan Kapolda Sumatera Selatan. ”Dengan pengalaman kepemimpinan ini, dia akan mengendalikan situasi di internal KPK. Tidak seperti sekarang ini,” imbuh politikus Golkar itu.

Sebelumnya, komisi III menggelar rapat pemilihan secara terbuka. Di antara sepuluh calon pimpinan (capim) yang mengikuti fit and proper test, dipilih lima orang dengan suara terbanyak. Proses itu berlangsung mulai pukul 00.00. Lima orang suara terbanyak adalah Firli Bahuri (56 suara), Alexander Marwata (53), Nurul Ghufron (51), Nawawi Pomolango (50), dan Lili Pintauli Siregar (44).

Lima capim lain gagal. Mereka adalah Sigit Danang Joyo dengan perolehan 19 suara dan Lutfi Jayadi Kurniawan yang meraih 7 suara. Adapun tiga capim lain sama sekali tidak memperoleh suara, yakni I Nyoman Wara, Johanes Tanak, dan Robby Arya.

DPR mengeklaim hasil pilihan pimpinan KPK periode 2019–2023 tersebut merupakan komposisi yang ideal. Sebab, mereka terdiri atas unsur kepolisian, hakim, mantan komisioner KPK, dan akademisi.

Menurut Wakil Ketua Komisi III DPR Erma Suryani Ranik, hasil pemilihan pimpinan lembaga antirasuah itu tidak lepas dari realitas politik yang berkembang di komisi III. Komisi tersebut punya kesamaan pandang atas komposisi pimpinan KPK.

”Namun, tidak berarti kami sudah berkompromi sebelumnya. Semua pilihan diserahkan ke masing-masing fraksi,” ujarnya.

Bagaimana dengan independensi KPK? Anggota Komisi III DPR Nasir Djamil mengatakan, independensi KPK bukan dinilai dari lembaga. Namun, dari tindakan dalam upaya pemberantasan korupsi. ”KPK akan tetap independen dalam penegakan hukum,” kata Nasir.

Di tempat terpisah, Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) berharap para pimpinan terpilih KPK bisa bekerja sebaik-baiknya dalam memberantas korupsi di tanah air. Merespons adanya gelombang penolakan terhadap pimpinan terpilih KPK, JK mengatakan, proses seleksi sudah dilakukan sesuai prosedur.

”Semua pihak untuk menerima hasil seleksi itu,” katanya.

Di Palembang Firli mengatakan akan melakukan pemberantasan korupsi sebagaimana pengertian berdasarkan undang-undang.

Terkait revisi UU KPK yang dipandang banyak pihak bakal memperlemah lembaga yang dibentuk pada 2002 itu, Firli menolak berkomentar. ”Itu hak inisiatif DPR dan pemerintah.”

Editor : Ilham Safutra

Reporter : rei/mar/wan/wly/c5/c10/ttg



Close Ads