alexametrics

Efek Revisi UU dan Hasil Seleksi Capim, Pimpinan KPK Kembalikan Mandat

14 September 2019, 10:35:38 WIB

JawaPos.com – Program-program pemberantasan korupsi yang dijalankan KPK terancam mandek. Sebab, pimpinan KPK kemarin memutuskan untuk tidak lagi bertanggung jawab pada pengelolaan KPK.

”Kami menyerahkan tanggung jawab pengelolaan KPK kepada Bapak Presiden Republik Indonesia. Kami menunggu perintah, apakah kemudian kami masih akan dipercaya sampai Desember?” tegas Ketua KPK Agus Rahardjo. Masa kerja pimpinan KPK memang berakhir Desember tahun ini.

Agus menyebut pernyataan itu merupakan keputusan yang telah dipertimbangkan secara matang. Lantas, bagaimana kerja-kerja pemberantasan korupsi yang sekarang sedang bergulir di KPK? Agus juga menyerahkan hal tersebut kepada presiden. Dia menunggu presiden memberikan arahan. ”Mudah-mudahan kami diajak bicara oleh Bapak Presiden untuk menjelaskan kegelisahan pegawai kami dan isu-isu yang sampai hari ini (kemarin, Red) kami nggak bisa menjawab,” imbuh dia.

Keputusan untuk menyerahkan mandat kepada Jokowi itu merupakan imbas dari revisi UU KPK dan seleksi capim yang penuh kontroversi. Agus menuturkan, situasi yang paling mencemaskan adalah pembahasan revisi UU KPK di DPR saat ini. Sampai sekarang KPK sama sekali belum dilibatkan dalam pembahasan UU krusial itu. ”Rasanya pembahasannya seperti sembunyi-sembunyi,” ungkap komisioner KPK asal Magetan tersebut.

Agus menyatakan, pihaknya sudah menghadap ke Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna H. Laoly untuk meminta draf revisi UU KPK secara resmi. Namun, draf itu tak juga ditembuskan ke KPK hingga kemarin.

Sejurus dengan penyerahan mandat itu, formasi pimpinan KPK dipastikan tidak utuh lagi sampai masa akhir jabatan mereka pada Desember mendatang. Sebab, terhitung Senin pekan depan (16/9), Wakil Ketua KPK Saut Situmorang tidak lagi menjadi bagian dari KPK. Saut memilih mengundurkan diri sebelum masa jabatannya berakhir.

Di hadapan media, Saut menyebut kedatangannya di KPK kemarin hanya berkunjung. ”Saya hari ini berkunjung, klir, ya. Sudah cukup, ya,” ujarnya. Surat pengunduran diri Saut kemarin beredar di kalangan internal pegawai KPK. Dalam surat itu, Saut menyampaikan beberapa hal terkait pengunduran dirinya.

Di antaranya, permohonan maaf dan terima kasih kepada semua pimpinan KPK jilid IV, pejabat struktural, staf sekuriti, sopir, pengawal, hingga office boy yang membersihkan ruangannya setiap hari. Dia juga menyampaikan pesan kepada Ketua Wadah Pegawai (WP) KPK Yudi Purnomo Harahap, seluruh pegawai, dan jemaat Oikumene di KPK.

Sejumlah masyarakat melakukan aksi tabur bunga di depan gedung KPK, Jakarta, Jumat (13/9/2019). Aksi simbolis berupa tabur bunga pada keranda ini diklaim menjadi simbol matinya KPK usai diterpa badai persoalan yang menyelimuti lembaga antirasuah tersebut. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)

Di sisi lain, situasi di gedung KPK dari siang hingga sore kemarin sempat tegang. Sebab, aksi demonstrasi di depan gedung KPK yang dilakukan massa berbagai elemen berujung ricuh. Massa beberapa kali merangsek masuk ke pelataran lobi gedung untuk mencopot kain hitam yang menutupi logo KPK. Mereka juga melemparkan batu ke arah gedung.

Sementara itu, Presiden Joko Widodo menanggapi santai Saut Situmorang yang mengundurkan diri. Jokowi menilai langkah tersebut adalah hak setiap orang. ”Untuk mundur dan tidak mundur adalah hak pribadi seseorang,” ujarnya singkat.

Gerindra-PKS Ancam Menolak

Sementara itu, fraksi-fraksi di parlemen mulai tidak solid dalam menyikapi revisi UU KPK. Fraksi Gerindra mengancam akan menolak usulan revisi UU tersebut. Wakil Ketua Umum Gerindra Sufmi Dasco Ahmad menyatakan, sikap itu sedang dipertimbangkan, menyusul diterimanya lampiran surat presiden (supres) kepada DPR melalui Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkum HAM). ”Jika ternyata arahnya melemahkan KPK, kami mengkaji dan mempertimbangkan dengan serius untuk menolak revisi UU KPK,” papar Sufmi di ruang rapat Fraksi Gerindra lantai 17, Gedung Nusantara I, kemarin (13/9).

Pihaknya telah mempelajari daftar inventarisasi masalah (DIM) dari pemerintah. Salah satu poin krusial terkait dengan pembentukan dewan pengawas di pasal 37 A. Dalam pasal itu disebutkan, dewan pengawas terdiri atas lima orang yang seluruhnya dipilih presiden. Sufmi menilai poin itulah yang rentan disalahgunakan untuk melemahkan KPK dari dalam. Sebab, rawan menimbulkan intervensi pemerintah.

Sebetulnya, pihaknya tidak mempersoalkan adanya dewan pengawas di KPK. Namun, anggota dewan pengawas seharusnya tidak hanya berasal dari eksekutif. Harus ada pula perwakilan legislatif dan masyarakat.

Gerindra juga sedang mempelajari poin-poin lain. Pihaknya pun telah berkoordinasi dengan anggota Gerindra di Badan Legislasi (Baleg) untuk melakukan pembahasan secara cermat soal revisi UU KPK. ”Fraksi akan koordinasi terus bagaimana perkembangannya,” papar anggota Komisi III DPR itu.

Di bagian lain, PKS juga memberikan catatan dalam revisi UU KPK. Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera menegaskan, pihaknya menolak revisi jika tujuannya melemahkan KPK. ”KPK tidak boleh dilemahkan. Korupsi adalah kejahatan luar biasa. KPK masih dibutuhkan dalam agenda pemberantasan korupsi,” kata Mardani di kompleks parlemen kemarin.

Menurut dia, ada tiga hal yang menjadi catatan serius. Salah satunya terkait dengan rencana menghilangkan penyidik independen. Dia bilang, penyidik independen harus dipertahankan. Sebab, penyidik independen sudah mendapatkan legitimasi yang kuat melalui putusan Mahkamah Konstitusi (MK). ”Biarkan mereka bekerja sama dengan penyidik dan penyelidik dari unsur kepolisian dan kejaksaan,” imbuh Mardani.

Poin berikutnya terkait dengan dewan pengawas. Dia tidak setuju dengan pembentukan dewan pengawas. Apalagi, semua anggota dewan pengawas diangkat dari pemerintah. Kondisi itu justru akan memperpanjang rantai birokrasi dalam penegakan hukum. ”KPK ini jangan dijadikan kepentingan politik lah,” tegas wakil ketua Komisi II DPR itu.

Meski mulai tidak kompak, Baleg DPR tetap melakukan pembahasan perdana revisi UU KPK. Pembahasan dilaksanakan secara tertutup. Sekitar pukul 21.00, rapat dengan perwakilan Kemenkum HAM itu selesai.

Ketua Baleg DPR Supratman Andi Agtas mengatakan, pembahasan DIM RUU KPK belum selesai dan akan dilanjutkan Senin (16/9). Menurut dia, Menkum HAM Yasonna H. Laoly belum bisa hadir. Padahal, ada materi usulan pemerintah yang perlu dibahas.

Editor : Ilham Safutra

Reporter : tyo/far/mar/lum/c10/c11/oni



Close Ads