alexametrics

Pemprov Papua Barat Terendah dalam Tingkat Kepatuhan LHKPN

14 Januari 2019, 16:43:40 WIB

JawaPos.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut Pemprov Papua Barat menjadi yang terendah tingkat kepatuhan pelaporan LHKPN selama 2018. Adapun, tingkat kepatuhan Pemprov Papua Barat berada di angka 0,39 persen dari 517 wajib lapor.

“Untuk pemerintah provinsi yang terendah, pertama Papua Barat, kedua Sulawesi Selatan, dan yang terakhir (ke sepuluh terendah) Sulawesi Tenggara,” kata Deputi Pencegahan KPK Pahala Nainggolan di gedung KPK, Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Senin (14/1).

Dia mengatakan, kepatuhan pelaporan LHKPN bisa ditingkatkan jika pimpinan tertinggi di lembaga tersebut memberi sanksi tegas.

Pahala menyebut, ada daerah yang membuat aturan seseorang tak bisa naik jabatan jika belum melaporkan LHKPN. “Biasanya kalau gubernurnya keras. Tidak boleh ada promosi, tidak boleh dilantik jadi kepala dinas kalau belum ada LHKPN-nya biasanya patuh. Kita dapat provinsi yang 100 persen itu komitmen kepala daerah yang paling utama,” jelas Pahala.

Selain tingkat provinsi, dia juga menyampaikan soal pemkab dan pemkot yang tingkat kepatuhan LHKPN-nya rendah. Menurutnya, ada 34 kabupaten/kota yang tingkat kepatuhannya 0 persen alias tak ada satu pun wajib lapor yang menyerahkan LHKPN pada 2018.

“Ada 500 lebih, kita bagi ada 103 yang tingkat kepatuhannya 0-19 persen dan itu (menunjuk slide 34 nama kabupaten/kota) yang 0 persen alias nggak pernah lapor sama sekali. Itu ada 34 kabupaten/kota. Baik kepala daerahnya, maupun Sekda-nya,” tukasnya.

Untuk diketahui, secara keseluruhan, seharusnya ada wajib lapor sebanyak 303.032 yang harus mengisi LHKPN. Wajib lapor itu terdiri dari lembaga legislatif sebanyak 483 instansi, eksekutif 642 instansi, yudikatif dua instansi dan BUMN/BUMD sebanyak 175 instansi.

Editor : Kuswandi

Reporter : Intan Piliang

Pemprov Papua Barat Terendah dalam Tingkat Kepatuhan LHKPN