alexametrics

Keluhkan Soal Birokrasi, Jokowi: Negara Kita Bukan Negara Peraturan

13 November 2019, 18:48:59 WIB

JawaPos.com – Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta para kepala daerah dari tingkat Bupati hingga Gubernur agar tidak terlalu banyak membuat aturan. Karena akan menghambat jalannya pemerintahan, terutama dalam menarik investasi.

“Saya titip, ada Ketua DPRD, Gubernur, Wali Kota, Bupati, ada semua. Saya sudah pesan, jangan banyak-banyak membuat Perda, jangan banyak-banyak membuat Pergub, Perwali, maupun perbup,” kata Jokowi di SICC, Sentul, Bogo, Jawa Barat, Rabu (13/11).

Mantan Wali Kota Solo itu menilai, saat ini sudah terlalu banyak aturan yang ada di Indonesia. Baik itu ditingkat pusat hingga daerah. Akibatnya, percepatan pembangunan terhambat, karena rumitnya birokrasi.

“Negara kita bukan negara peraturan. Semua diatur, tapi malah kita terjerat sendiri. Hati-hati, stop itu sudah. Sedikit-sedikit diatur, akhirnya menjadi tidak cepat dalam bergerak,” imbuhnya.

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu bahkan menyindir para kepala daerah yang biasanya melakukan kunjungan kerja (kunker) atau studi banding tiap mereka akan membuat peraturan baru. Sebagai orang yang pernah menjadi kepala daerah, tentu paham betul hal-hal di balik kunker tersebut.

“Saya tahu buat Perda pasti ada kunker, ada studi banding. Saya ngerti, saya ngerti tapi tolong setop. Di kunker ada apanya, saya juga ngerti, orang lapangan ngerti betul yang begitu-begituan,” tegas Jokowi yang tidak menjelaskan secara rinci apakah yang dimaksudnya hal-hal dibalik kunker.

Mantan Wali Kota Solo ini juga tak menampik, selain pemerintah daerah yang hobi bikin peraturan, menteri di kabinetnya juga seringkali membuat peraturan menteri dan kerap membuat kerja pemerintah menjadi lambat. Oleh karena itu kedepan pelarangan serupa juga akan diberlakukan kepada menteri.

Bagi menteri yang ingin membuat permen harus menghapus permen yang sudah ada. Jokowi terinspirasi kebijakan ini setelah berbincang dengan Wilbur Ross, United States Secretary.

Ross mengatakan, menteri di era pemerintahan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump diharuskan menghapus 2 aturan yang berlaku apabila akan membuat 1 aturan baru.

“Menteri mau buat Permen (Peraturan Menteri) boleh, tapi buat satu, hilang speuluh Permen,” pungkas Jokowi.

Di sisi lain, guna memangkas birokrasi ini, maka Jokowi akan mengajukan omnibus law kepada DPR RI. Ada sekitar 70-74 Undang-undang yang akan direvisi menjadi 1 Undang-undang besar. Dengan begitu, diharapkan proses perizinan tidak lagi rumit.

Editor : Dimas Ryandi

Reporter : Sabik Aji Taufan



Close Ads