alexametrics

Jokowi: Jangan Kriminaliasi Kebijakan, Setelah Dikerjakan Ditebas

13 November 2019, 11:23:30 WIB

JawaPos.com – Aspek penegakan hukum menjadi sorotan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Menurut dia, sejauh ini masih kerap terjadi penyalahgunaan proses penegakan hukum yang tidak sesuai dengan kaidah.

Jokowi meminta kepada aparat penegak hukum agar memperbaiki situasi ini. Supaya tidak ada lagi orang-orang yang tak memiliki niat melanggar hukum, tapi malah menjadi korban penegakan hukum.

“Jangan ada kebijakan dikriminalisasi, dicari-cari, saya mendengar banyak sekali. Kalau tidak ada mens rea, niat jahatnya ya jangan dicari-cari dong,” kata Jokowi dalam pidatonya pada pembukaan Rakornas Indonesia Maju di SICC, Bogor, Jawa Barat, Rabu (13/11).

Jokowi menjelaskan, dalam sebuah pemerintahan baik di daerah maupun di pusat banyak sekali pekerjaan yang harus dijalankan. Sehingga akan menyulitkan untuk mengontrol satu per satu secara detail.

Sebagai contoh, Jokowi mengatakan di Pemprov DKI Jakarta ada 57 ribu mata anggaran. Hal ini tentu sangat sulit dilakukan pengawasan menyeluruh. Oleh karena itu, penegak hukum diminta memberikan peringatan terlebih dahulu apabila mencium ada indikasi penyelewengan. Tidak langsung menindak secara hukum.

“Saya titip kalau ada persoalan hukum dan itu sudah kelihatan di awal-awal, preventif dulu, diingatkan dulu, jangan ditunggu peristiwa terjadi baru ditindak,” imbuhnya.

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu mengatakan, hal ini telah dia sampaikan kepada para pimpinan lembaga penegak hukum seperti kapolri, jaksa agung, dan lain sebagainya. Dia berharap di jajaran bawah juga mengikuti instruksi tersebut untuk mengedepankan langkah pencegahan.

“Jelas-jelas itu keliru sejak awal ya dibenarkan. Jangan ditunggu, terus dikerjakan, setelah rampung baru ditebas. Nggak bisa seperti ini, harus kita akhiri,” pungkas Jokowi.

Editor : Fadhil Al Birra

Reporter : Sabik Aji Taufan



Close Ads