alexametrics

APPBI Belum Tahu Tentang Perpres Bahasa Indonesia

13 Oktober 2019, 20:21:42 WIB

JawaPos.com – ‘Lobby Gondangdia Opening Hours Sunday-Monday’. Begitu bunyi pengumuman tertulis di pintu masuk salah satu pusat perbelanjaan di area Menteng, Jakarta Pusat. Pengumuman di tulis dalam Bahasa Inggris.

Di salah sudut gerai kopi ternama juga tertulis pengumuman yang sama. Pada area antrian kasir terdapat papan petunjuk dwi bahasa, Bahasa Inggris dan Indonesia. ‘Queuing starts here’ (harap mengantri dari sini).

Pengumuman dalam Bahasa Inggris seperti itu ke depan akan semakin sulit ditemukan. Gedung-gedung pemerintah, swasta, ruang publik, petunjuk jalan, dan sebagainya diwajibkan memakai Bahasa Indonesia.

Pemberlakuan aturan ini didasari Perpres 63 Tahun 2019 yang ditandatangani Presiden Joko Widodo pekan ini. Aturan ini tertuang dalam Pasal 33 ayat 2, yang merinci bahwa penanda dan pengumuman kawasan perdagangan nantinya juga harus berbahasa Indonesia.

Namun, imbauan ini rupanya masih asing. Ketua Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI) DKI Jakarta Ellen Hidayat mengaku belum mengetahui adanya aturan itu.

“Saya belum tahu ada aturan itu, kami belum bertemu lagi untuk bahas perpres itu,” ungkap Ellen, Minggu (13/10).

Walau masih asing, keharusan ini mendapat apresiasi dari beberapa masyarakat. Mereka tidak keberatan jika nama gedung, kompleks perumahan, petunjuk jalan, dan lainnya menggunakan Bahasa Indonesia.

“Penggunaan Bahasa Indonesia cukup mengkhawatirkan terutama di kalangan anak muda yang lebih merasa keren kalau ngomong Bahasa Inggris,” kata Putri Sari, salah satu masyarakat.

Meski mendukung, perempuan lulusan Bahasa dan Sastra Indonesia ini berharap tidak semua aspek berbahasa Indonesia. “Kalau petunjuk jalan dan lainnya pakai Bahasa Inggris atau dua bahasa enggak apa-apa, untuk wisatawan asing,” jelas dia.

Hal yang sama diungkapkan Lita, salah pelanggan di gerai kopi ternama ibukota. Menurutnya, Bahasa Indonesia harus digiatkan terutama untuk hal-hal yang kecil. “Pakai Bahasa Indonesia bagus, jangan sedikit-sedikit Bahasa Inggris,” ujar dia.

Kepala Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan Kemendikbud Dadang Sunendar menjelaskan latar belakang dibentuknya perpres itu adalah lantaran bahasa Indonesia belum mendapatkan kedudukan terhormat. Banyak orang masih lebih nyaman menggunakan bahasa asing.

”Ruang-ruang publik secara visual justru dipenuhi bahasa asing. Jika tidak ditangani dengan baik, akan membenarkan pernyataan bahwa Indonesia hilang di Indonesia,” beber Dadang.

Soal sanksi, Dadang menyatakan bahwa hal itu tidak diatur di perpres. Namun, hal tersebut bisa diterapkan lewat peraturan turunan seperti perda.

Editor : Banu Adikara

Reporter : Abdul Rozak



Close Ads