alexametrics

Pemaksaan Perkawinan Terhadap Anak Kini Dihukum 9 Tahun Penjara

13 April 2022, 11:38:02 WIB

JawaPos.com – Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS) telah disahkan menjadi Undang-Undang dalam rapat paripurna yang digelar DPR RI, Selasa (12/4) kemarin. UU itu di dalamnya mengatur kekerasan seksual di antaranya terkait perkawinan anak.

Sebagaimana diatur dalam Pasal 10 Ayat (1) apabila seseorang memaksa orang lain melakukan perkawinan dengannya atau dengan orang lain dapat dipenjara paling lama 9 tahun dan denda Rp 200 juta.

“Setiap Orang secara melawan hukum memaksa, menempatkan seseorang di bawah kekuasaannya atau orang lain atau menyalahgunakan kekuasaannya untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perkawinan dengannya atau dengan orang lain, dipidana karena pemaksaan perkawinan, dengan pidana penjara paling lama 9 tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 200.000.000,” bunyi Pasal Pasal 10 Ayat (1).

Selanjutnya, dalam Pasal 10 Ayat (2) dijelaskan pemaksaan perkawinan itu di antaranya perkawinan anak, pemaksaan perkawinan dengan mengatasnamakan praktik budaya dan pemaksaan perkawinan korban dengan pelaku perkosaan.

“Pemaksaan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di antaranya perkawinan anak; pemaksaan perkawinan dengan mengatasnamakan praktik budaya; atau pemaksaan perkawinan Korban dengan pelaku perkosaan,” tulis Pasal 10 Ayat (2).

Terkait UU TPKS yang baru disahkan ini, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) I Gusti Ayu Bintang Darmawati memastikan Pemerintah akan bergerak cepat agar UU TPKS aplikatif.

“Semangat antara DPR RI dan Pemerintah dan masyarakat sipil yang harus terus kita ingat agar UU ini nantinya memberikan manfaat ketika diimplementasikan khususnya bagi korban kekerasan seksual,” ujar Bintang saat menyampaikan pendapat akhir Presiden dalam Sidang Paripurna, Selasa (12/4) kemarin.

Bintang memaparkan terobosan dalam UU TPKS, yaitu pengualifikasian jenis tindak pidana seksual beserta tindak pidana lain yang dinyatakan secara tegas menjadi tindak pidana kekerasan seksual, pengaturan hukum acara yang komprehensif, hingga pengakuan dan jaminan hak korban atas penanganan, pelindungan dan pemulihan yang merupakan kewajiban negara dan dilaksanakan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan korban.

Selain itu, UU ini juga mengatur tentang pemberian restitusi. Restitusi akan diberikan oleh pelaku tindak pidana kekerasan seksual sebagai ganti kerugian bagi korban.

“Kami ucapkan apresiasi dan terimakasih kepada pimpinan, anggota DPR RI, atas segala komitmen, dedikasi, dan perhatiannya dalam menyelesaikan proses pembahasan RUU ini,” pungkas Bintang.

Editor : Bintang Pradewo

Reporter : Muhammad Ridwan

Saksikan video menarik berikut ini: