alexametrics
Efektivitas Anggaran

Wahai Pejabat, Presiden Minta Kurangi Perjalanan Dinas

12 Desember 2018, 15:36:30 WIB

JawaPos.com – Efektivitas penggunaan anggaran masih menjadi permasalahan yang dihadapi kementerian/lembaga (K/L) dan pemerintah daerah. Dalam penyerahan daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA) K/L serta dana transfer daerah dan dana desa 2019, Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta fokus dalam penggunaan anggaran.

Jokowi menyatakan, anggaran yang digunakan harus memberikan manfaat yang nyata kepada masyarakat. Karena itu, dia meminta kebiasaan lama yang mengalokasikan anggaran untuk kegiatan rutin dihentikan. Misalnya, terlalu banyak rapat dan kunjungan dinas ke luar kota yang tidak signifikan.

“Jangan sampai APBN kita menguap begitu saja tanpa hasil,” ujarnya saat memberikan DIPA di Istana Negara, Jakarta, kemarin (11/12).

Pada 2019, lanjut Jokowi, belanja APBN dan APBD juga harus selaras dengan strategi nasional. Yang mana, ada empat sasaran yang menjadi target. Yakni, pembangunan sumber daya manusia (SDM), peningkatan daya saing, penguatan ekspor dan investasi, serta penguatan value of money.

Agar berjalan efektif, presiden juga meminta perencanaan dilakukan secara matang. Harapannya, semua program bisa berjalan awal Januari dan tidak menumpuk pada akhir tahun. ”Artinya, lelang harus dipersiapkam lebih awal. Sehingga saya sampaikan lagi manfaatkan e-program, e-katalog di LKPP,” imbuhnya.

Terakhir, mantan wali kota Solo itu mewanti-wanti agar tidak ada penyalahgunaan dalam pelaksanaannya. Dengan begitu, tidak ada hak masyarakat yang terkurangi. “Jangan ada yang bermain lagi dengan korupsi, jangan ada penyalahgunaan anggaran, jangan ada pemborosan, jangan ada mark-up,” terangnya.

Menteri Keuangan Sri Mulyani menambahkan, dalam APBN 2019, alokasi belanja pemerintah pusat mencapai Rp 855,4 triliun untuk K/L atau naik Rp 8 triliun dibanding 2018. Sementara itu, alokasi dana transfer dan dana desa sebesar Rp 826,8 triliun atau naik Rp 60,6 triliun dibanding 2018.

“Kenaikan belanja ini kita akan prioritaskan sesuai dengan prioritas pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam RKP,” ucapnya.

Kenaikan dana transfer daerah secara signifikan dipengaruhi berbagai hal. Misalnya kenaikan dana alokasi khusus dari Rp 69,3 triliun menjadi Rp 77,2 triliun, kenaikan dana desa dari Rp 60 triliun menjadi Rp 70 triliun, dan adanya alokasi dana kelurahan sebesar Rp 3 triliun.

Sri Mulyani menjelaskan, dalam penganggaran 2019, ada beberapa hal yang menonjol. Misalnya alokasi dana PKH yang dinaikkan dua kali dari Rp 19,3 triliun menjadi Rp 34,4 triliun. Selain itu, ada berbagai macam asuransi untuk meminimalkan risiko seperti asuransi pertanian, asuransi nelayan, dan asuransi bencana alam. 

Editor : Ilham Safutra

Reporter : (far/c17/agm)



Close Ads
Wahai Pejabat, Presiden Minta Kurangi Perjalanan Dinas