alexametrics

Hadapi Bonus Demografi, Mendagri Tito: Indonesia Butuh SDM Unggul

12 November 2019, 12:20:30 WIB

JawaPos.com – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyebut saat ini bangsa Indonesia membutuhkan sumber daya manusia (SDM) yang unggul untuk menghadapi bonus demografi pada 2030-2040. Menurutnya, Indonesia akan mengalami masa bonus demografi dengan jumlah penduduk usia produktif lebih besar dibandingkan penduduk usia tidak produktif.

“Dibutuhkan sumber daya manusia (SDM) yang unggul untuk menghadapi tantangan tersebut,” kata Tito dalam keterangannya, Selasa (12/11).

Mantan Kapolri ini mengatakan, angkatan kerja dan angka harapan hidup di Indonesia sangat besar. Sehingga untuk menghadapi bonus demografi, masyarakat yang ada di rentang umur tersebut harus difasilitasi.

“Kalau tidak difasilitasi mereka akan menganggur, muncul-lah demo, tidak percaya pemerintah. Peningkatan kualitas SDM sangat dibutuhkan dalam menghadapi peluang dan tantangan bonus demografi,” ucap Tito.

Oleh karena itu, kata Tito, Pemerintah melalui visi-misi Presiden Joko Widodo dan Wapres Ma’ruf Amin telah membuat Program Prioritas Pembangunan Nasional yang bertumpu pada lima aspek. Seperti pembangunan SDM, pembangunan infrastruktur, penyederhanaan regulasi, reformasi birokrasi, dan transformasi ekonomi.

“Bapak Presiden memahami betul masalah-masalah bonus demografi, masalah SDM, dan lain sebagainya. Sehingga program Bapak Presiden ini terkait dengan SDM, investasi, semua yang terkait peluang dan tantangan dalam menghadapi bonus demografi,” terang Tito.

Terkait dengan pertumbuhan ekonomi, Tito meyakini diperlukan adanya sinergi program yang dilakukan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam memanfaatkan uang negara dan mengimplementasikan kebijakan investasi. Dengan demikian, kebijakan sinergi tersebut dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang ideal.

“Pertumbuhan ekonominya harus di atas lima persen, kemudian stabilitas politiknya. Untuk mencapainya, diperlukan pengelolaan APBN dan investasi yang harus sinergi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah,” pungkas Tito.

Editor : Edy Pramana

Reporter : Muhammad Ridwan


Close Ads