alexametrics

Ada ASN Sebar Hoaks dan Terindikasi Radikal? Laporkan via Portal Aduan

12 November 2019, 22:27:11 WIB

JawaPos.com – Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) baru saja meluncurkan portal aduanasn.id. Portal tersebut diluncurkan untuk menerima pelaporan bila ada Aparatur Sipil Negara (ASN) yang terpapar radikalisme.

Menkominfo Johnny Gerrard Plate menyatakan, saat ini pemerintah Indonesia membutuhkan ASN berkualitas unggul agar bangsa Indonesia mampu bersaing dengan negara lain. Salah satu cara mencapai hal tersebut menurut Johnny adalah dengan memastikan ASN terbebas dari paham radikal.

“Kemenkominfo menyediakan portalnya untuk memudahkan pengaduan ASN. Tapi, kami berharap, portal atau konten yang diisi itu didukung oleh data yang valid, informasi yang akurat, tidak diisi dengan hoaks,” jelas Johnny di Jakarta, Selasa (12/11).

Dia melanjutkan, pembentukan portal ini bertujuan untuk kembali mempersatukan dan meningkatkan kinerja ASN, serta membangun rasa kebangsaan yang tinggi pada masyarakat. Hal itu disebutnya akan dimulai dari para ASN yang saat ini berjumlah jutaan.

Sebagai informasi, 11 Kementerian atau Lembaga bekerja sama meluncurkan Portal Aduan ASN ini. Penandatanganan Surat Keputusan Bersama (SKB) terkait penanganan radikalisme di tubuh ASN juga telah dilakukan.

Adapun kesebelas instansi tersebut antara lain Kementerian PANRB, Kemenkominfo, Kemendikbud, Kemendagri, Kemenag, Kemenko Polhukam, serta Kementerian Hukum dan HAM.

Selain itu, ada juga Badan Kepegawaian Negara (BKN), Badan Intelijen Negara (BIN), Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), dan Badan Pengembangan Ideologi Pancasila (BPIP).

“Dalam kaitan dengan launching portal aduan ASN, Kemenkominfo berfungsi sebagai fasilitator yang menyediakan infrastruktur dan menyediakan sarana,” pungkasnya.

Ilustrasi penyebaran hoaks di media sosial. (Kokoh Praba/JawaPos.com)

Selain terindikasi terpapar radikalisme, ASN juga bisa dilaporkan jika mem-posting konten hoaks atau berita bohong di dunia maya. Setiap laporan wajib disertai bukti. Ada 11 poin yang bisa diadukan via portal ini, antara lain:

1. Teks, gambar, audio dan video yang memuat ujaran kebencian terhadap Pancasila dan UUD 1945.

2. Teks, gambar, audio dan video yang memuat ujaran kebencian terhadap salah
satu suku, agama, ras dan antar golongan.

3. Menyebarluaskan pendapat melalui media sosial (share, broadcast, upload, retweet, re-post dan sejenisnya).

4. Pemberitaan yang menyesatkan atau tidak dapat dipertanggungjawabkan.

5. Penyebarluasan pemberitaan yang menyesatkan baik secara langsung maupun lewat media sosial.

6. Penyelenggaraan kegiatan yang menghina, menghasut, memprovokasi dan membenci Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI dan Pancasila.

7. Keikutsertaan pada kegiatan yang menghina, menghasut, memprovokasi dan membenci Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI dan Pancasila.

8. Tanggapan atau dukungan sebagai tanda sesuai pendapat dengan memberikan likes, dislike, love, retweet atau comment di media sosial.

9. Menggunakan atribut yang bertentangan dengan Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI dan pemerintah.

10. Pelecehan terhadap simbol-simbol negara baik secara langsung maupun tidak langsung melalui media sosial.

11. Perbuatan sebagaimana dimaksud pada angka 1 sampai 10 yang dilakukan secara sadar oleh ASN.

Editor : Estu Suryowati

Reporter : Rian Alfianto



Close Ads