JawaPos Radar | Iklan Jitu

Mitigasi Melalui Transfer Risiko

Oleh Dody A.S. Dalimunthe*

12 Oktober 2018, 14:20:59 WIB | Editor: Ilham Safutra
Mitigasi Melalui Transfer Risiko
Kondisi Perumnas Balaroa di Kecamatan Palu Barat, Kota Palu, Sulawesi Tengah, Kamis (11/10) usai dilanda gempa likuifaksi. (Issak Ramdhani/JawaPos.com)
Share this

JawaPos.com - Kita tahu Indonesia berada di zona ring of fire, juga di antara tiga lempeng tektonik besar Eurasia, Indo-Australia, dan Pasifik. Dengan demikian, kita berada di kawasan rawan bencana: gunung meletus, gempa bumi, maupun tsunami.

Selain korban jiwa, salah satu yang menjadi kepedulian kita semua adalah besarnya kerugian materiil yang terjadi. Akibat rumah, bangunan komersial, hingga infrastruktur publik yang rusak. Karena itu, dibutuhkan banyak dana untuk proses recovery.

Selama ini, pemerintah mengeluarkan banyak anggaran untuk recovery pascabencana alam. Skemanya adalah dana tanggap darurat. Karena itu, ketika bencana alam makin sering terjadi, anggaran yang dikeluarkan pun makin tinggi.

Mitigasi Melalui Transfer Risiko
Kondisi Perumnas Balaroa di Kecamatan Palu Barat, Kota Palu, Sulawesi Tengah, Kamis (11/10) usai dilanda gempa likuifaksi. (Issak Ramdhani/JawaPos.com)

Karena itu, menarik ketika pemerintah kini menjajaki skema asuransi bencana. Artinya, akan ada perubahan paradigma dari tanggap darurat menjadi mitigasi. Risiko itu akan ditransfer ke institusi yang menangani risiko, yakni perusahaan asuransi.

Dengan skema asuransi bencana, pemerintah bisa mengubah skema pembiayaan recovery bencana. Dari awalnya fluktuatif menjadi pembiayaan yang flat. Pemerintah menganggap membayar premi sebagai ekspansi, sama dengan jual beli, keluar uang dan dapat barang.

Dalam skema asuransi, timbal balik baru didapat saat ada klaim. Itu menjadi kendala dalam mengedukasi pemerintah. Baru pada 2016 pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No 247/PMK.06/2016 tentang pengasuransian barang milik negara. Itu kami anggap terobosan dari pemerintah.

Sebab, selama ini pemerintah mengeluarkan banyak biaya dari APBN untuk tanggap bencana. Jika bencana makin banyak, pemerintah akan repot mengatur pembiayaan recovery.

Selain pemerintah, masyarakat juga harus diedukasi mengenai asuransi bencana. Kami dari asosiasi ingin masyarakat juga menjadi pihak tertanggung. Karena itu, industri asuransi harus mengeluarkan produk yang sesuai dengan kepentingan masyarakat. Dunia usaha juga perlu diasuransikan. Sebab, saat terjadi bencana, usaha itu akan hilang.

Saat ini sebagian besar masyarakat memang masih menganggap membayar premi sebagai biaya. Proses edukasi tidak mudah karena masyarakat belum merasakan manfaatnya.

Jika dibandingkan dengan negara lain, kesadaran berasuransi di Indonesia relatif rendah. Tecermin dari penetrasi asuransi yang baru 3,5 persen dari produk domestik bruto (PDB) kita. Asuransi umum bahkan di bawah 1 persen. Padahal, di banyak negara maju, saat mereka memiliki rumah, langsung diasuransikan.

Karena itu, banyaknya kejadian bencana akhir-akhir ini harus bisa mendorong paradigma mitigasi risiko di pemerintah maupun masyarakat. Industri asuransi juga harus menyiapkan produk asuransi mikro yang preminya murah. Misalnya, asuransi mikro stop usaha. Dengan begitu, saat ada bencana, usahanya yang macet sudah diasuransikan.

Saya berikan contoh asuransi bencana. Klaim akibat bencana di Lombok melalui PT Reasuransi Maipark Indonesia sampai pekan ini sudah sebesar Rp 450 miliar. Untuk bencana di Palu dan Donggala, nilainya Rp 92 miliar. Adapun untuk gempa di Jawa Timur yang baru saja terjadi, masih dalam pendataan.

*) Direktur Eksekutif Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI)

(Disarikan dari wawancara oleh wartawan Jawa Pos Anisatul Umah/c11/ttg)

Berita Terkait

Rekomendasi

berita hari ini

Sign In

Belum memiliki aku? Sign Up