alexametrics

Agus Tegaskan Penetapan Pelanggaran Firli Mayoritas Suara Pimpinan

12 September 2019, 20:00:40 WIB

JawaPos.com – Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo menegaskan, penetapan pengumuman pelanggaran etik terhadap mantan Deputi Penindakan KPK Irjen Firli Bahuri adalah hasil kesepakatan mayoritas pimpinan lembaga antirasuah. Hal ini menanggapi pernyataan Capim yang juga komisioner KPK Alexander Marwata.

Pasalnya, dalam uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test) Capim KPK di DPR, Alex menyatakan penetapan pelanggaran etik Irjen Firli tidak sah. Sebab dia mengklaim tidak diikut sertakan dalam pengambilan keputusan.

“Itu adalah persetujuan mayoritas pimpinan, memang di dalam prosesnya ada dinamika persetujuan pimpinan,” kata Agus di depan Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Kamis (12/9).

Menurut Agus, saat Wakil Ketua KPK Saut Situmorang mengumumkan penetapan pelanggaran kode etik Firli, dia bersama komisioner KPK lainnya, yakni Laode M Syarif tengah tidak berada di Gedung KPK, Jakarta. Sehingga proses pengambilan keputusan pengumuman pelanggaran kode etik Firli terkonfirmasi melalaui aplikasi pesan singkat.

“Karena memang kebetulan saya juga di luar kota, persetujuan itu yang Whatsapp bisa diminta,” terang Agus.

Oleh karena itu, Agus menegaskan pengumuman penetapan kode etik Firli bukan persetujuan Wakil Ketua KPK Saut Situmorang sepihak. Dia menegaskan, itu berdasarkan keputusan mayoritas pimpinan KPK.

“Jadi itu sekali lagi bukan Pak Saut berjalan sendirian, tapi mayoritas pimpinan,” tegasnya.

Sebelumnya, Capim KPK petahana Alexander Marwata mengatakan langkah rekannya sesama pimpinan KPK, Saut Situmorang mengumumkan dugaan pelanggaran etik berat yang dilakukan mantan Deputi Penindakan Firli Bahuri tidak sah.

Pernyataan ini dilontarkan Alex ketika Wakil Ketua Komisi III DPR Desmond Junaidi Mahesa, anggota Komisi III DPR Romo Muhammad Syafii, dan Wakil Ketua Komisi III Erma Suryani mencecarnya dengan pertanyaan apakah langkah Saut menggelar konferensi pers untuk mengumumkan dugaan pelanggaran etik berat yang dilakukan Firli dapat disebut ilegal atau tidak.

Alex tidak mau mengamini bahwa langkah Saut ilegal. Namun karena tenggang rasanya, Alex mengatakan bahwa langkah tersebut tidak sah dari sisi pengambilan keputusan, jika berdasarkan prinsip kolektif kolegial di pimpinan KPK.

Menurutnya, tiga dari lima pimpinan KPK sudah menyatakan ingin menutup kasus Firli sebelumnya. Ketiganya, yakni Alex sendiri, Basaria Panjaitan, dan Agus Rahardjo.

“Saya harus bertenggang rasa juga terhadap tindakan pimpinan yang lain. Tapi prinsipnya seperti itu, pengambilan keputusan seperti itu, tiga pimpinan dianggap kolektif kolegial. Kalau tiga menyatakan berhenti dan satu menyatakan terus jalan, ya saya pikir enggak sah juga. Menurut pandangan saya,” tukas Alex dalam uji kelayakan dan kepatutan di Komisi III DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (12/9).

Editor : Kuswandi

Reporter : Muhammad Ridwan



Close Ads