alexametrics

Setelah Putusan DKPP, Dua Komisioner KPU Cukup Geser Divisi

12 Juli 2019, 10:14:46 WIB

JawaPos.com – Pencopotan jabatan koordinator divisi terhadap dua komisioner KPU diklaim tidak akan berpengaruh banyak pada kinerja institusi secara keseluruhan. Meski begitu, KPU perlu waktu untuk memastikan pergeseran jabatan bisa berjalan mulus sehingga ritme dan kualitas kerja tidak terganggu. Salah satunya melalui saling transfer ilmu.

Komisioner KPU Ilham Saputra bisa menerima dan bakal menjalankan putusan DKPP. Putusan itu menjadi bahan evaluasi meski dia merasa sudah menjalankan tugasnya secara maksimal. Untuk mengeksekusi putusan tersebut, mungkin ada transisi karena posisi sebagai koordinator divisi teknis penyelenggaraan dan logistik tentu akan diisi orang lain. ”Mungkin kami bakal transfer knowledge dulu siapa yang menjadi divisi teknisnya,” terang Ilham di sela sidang sengketa hasil pileg di Mahkamah Konstitusi (MK) kemarin (11/7).

Saat ini Ilham belum tahu akan digeser ke mana setelah tidak lagi mengoordinasi divisinya. ”Nanti diputuskan dalam rapat pleno,” ujar mantan wakil ketua Komisi Independen Pemilihan (KIP) Provinsi Aceh tersebut. Nanti komisioner yang digantikan juga sharing pengetahuan kepada Ilham tentang kerja sehari-hari di bagian tersebut.

Senada, Komisioner KPU Evi Novida Ginting menyatakan bahwa posisinya sebagai koordinator Divisi SDM KPU bakal digantikan komisioner lain. Hanya, siapa penggantinya dan dia akan ditempatkan di divisi mana harus didasarkan pada rapat pleno. ”Dalam satu dua hari ini, kami bakal lakukan pleno,” katanya di MK kemarin.

Dia menjelaskan, meski setiap komisioner memegang divisi yang spesifik, relatif tidak ada masalah bila harus menangani divisi lain. ”Karena kami mengambil keputusan itu secara kolektif kolegial,” jelas mantan komisioner KPU Provinsi Sumatera Utara tersebut. Pada dasarnya, dia siap ditempatkan di divisi mana pun karena sejak awal melalui seleksi yang mencakup segala jenis kemampuan kerja KPU.

Komisioner KPU bersama pasangan presiden dan Wakil Presiden terpilih periode 2019-2024 Jokowi-Ma’ruf Amin. (Fedrik Tarigan/Jawa Pos)

Komisi II DPR mengapresiasi putusan DKPP tersebut. Tindakan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu tersebut adalah bentuk ketegasan dan profesionalitas. Sebab, DKPP adalah kontrol internal untuk menjaga marwah penyelenggara pemilu. ”Artinya, DKPP tegas terhadap setiap pengaduan,” tutur Wakil Ketua Komisi II DPR Mardani Ali Sera kemarin.

Dia optimistis kinerja KPU tetap berjalan normal meski ada pergantian koordinator divisi (Kordiv). Terkait dengan kemungkinan gangguan karena tahapan pilkada 2020 segera bergulir, Mardani menampik kekhawatiran tersebut. ”Saya kira tidak mengganggu. Sebab, kerja KPU bersifat kolektif kolegial,” papar politikus PKS tersebut.

Sebelumnya, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menegaskan bahwa Ilham dan Evi melanggar kode etik penyelenggara pemilu. Mereka diputus melanggar dalam kasus pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR dan seleksi calon anggota KPU kabupaten/kota. Keduanya dicopot dari jabatan yang saat ini diemban sebagai koordinator divisi.

Editor : Ilham Safutra

Reporter : (byu/mar/c14/fat)



Close Ads