alexametrics

Pastikan Pemerintahan Berjalan, Wagub Ditunjuk Jadi Pengganti

12 Juli 2019, 14:01:11 WIB

JawaPos.com – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo memastikan roda pemerintahan di Kepulauan Riau (Kepri) tetap berjalan pasca gubernurnya ditetapkan sebagai tersangka terkait kasus suap dan gratifikasi proyek reklamasi. Kemendagri menyiapkan Wakil Gubernur Kepri Isdianto untuk menjadi Plt Gubernur Kepri.

“Yang penting tata kelola pemerintahan tetap harus berjalan, kemudian persiapan-persiapan sebagaimana diperintahkan bapak Presiden mengenai percepatan pengembangan terintegrasinya otoritas Batam juga harus tetap berjalan,” kata Tjahjo dalam keterangannya, Jumat (12/7).

Tjahjo menyampaikan, Kepri merupakan destinasi tujuan wisata dan investasi. Sehingga diharapkan roda pemerintahan di Kepri tidak terjadi kendali meski Nurdin Basirun menjadi tersangka KPK.

“Karena Kepri itu daerah tujuan wisata, daerah investasi, semua harus dipercepat sesuai mekanisme dan aturan,” ucap Tjahjo.

Politikus PDI Perjuangan ini mengaku kecewa terkait kembali ditangkapnya kepala daerah dalam operasi tangkap tangan (OTT) KPK. Oleh karena itu, Tjahjo akan memanggil Isdianto untuk memastikan roda pemerintahan di Kepri tetap berjalan.

“Ya tentu saya sedih. Tadi arahan bapak Wapres juga sudah ada, hari ini saya panggil Wagubnya supaya jangan sampai pemerintahan terganggu, proses hukum silahkan berproses, tapi tata kelola pemerintahan akan jalan terus,” tegas Tjahjo.

Sementara itu, terkait status penonaktifan Gubernur Kepri, Nurdin Basirun. Pihaknya akan menunggu hingga berkekuatan hukum tetap (inkracht).

“Ya belum (belum nonaktif), ini kan menunggu inkracht dulu,” tandas Tjahjo.

Sebelumnya, Gubernur Kepri Nurdin Basirun ditetapkan sebagai tersangka suap dan gratifikasi terkait izin proyek reklamasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil Kepulauan Riau Tahun 2018-2019. Politikus Partai Nasdem itu diduga menerima suap dan gratifikasi senilai SGD 11.000 dan Rp 45 juta.

Selain Nurdin, KPK juga menetapkan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kepri, Edy Sofyan serta Kepala Bidang Perikanan Tangkap Kepri, Budi Hartono dan pihak swasta Abu Bakar.

“NBA (Nurdin Basirun) diduga menerima uang dari ABK (Abu Bakar) baik secara langsung maupun melalui EDS (Edy Sofyan) dalam beberapa kali kesempatan,” kata Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan dalam jumpa pers di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta, Selatan, Kamis (11/7).

Basaria menjelaskan, uang tersebut diberikan secara terpisah, pada 30 Mei 2019 sebesar SGD 5.000 dan Rp 45 juta. Kemudian, pada 10 Juli 2019 memberikan tambahan uang sebesar SGD 6.000.

“Pemberian uang itu melalui BUH (Budi Hartono) selaku Kepala Bidang Perikanan Tangkap Kepri,” jelas Basaria.

Atas perbuatannya, Nurdin sebagai penerima suap disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 dan Pasal 12B UU Pemberantasan Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. Sedangkan Edy dan Budi hanya disangkakan Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 UU Pemberantasan Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. ‎

Sebagai pihak diduga pemberi, ABK dikenakan Pasal 5 ayat 1 huruf a atau b atau Pasal 13 UU Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Editor : Kuswandi

Reporter : Muhammad Ridwan



Close Ads