alexametrics

Enam Komisioner KPU Papua Jadi Tersangka

Dilaporkan Mengubah Perolehan Suara Caleg
12 Juli 2019, 09:49:28 WIB

JawaPos.com – Kasus dugaan pengalihan suara caleg oleh penyelenggara pemilu terjadi di Papua. Kasus itu dilaporkan caleg Partai Gerindra Ronald Engko yang merasa perolehan suaranya berkurang drastis. Senin lalu (8/7) terlapor enam komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Papua ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik Sentra Gakkumdu.

Enam anggota KPU itu adalah Theodorus Kossay, Diana Simbiak, Melkianus Kambu, Zufri Abubakar, Fransiskus Letsoin, dan Sandra Mambrasar. Mereka diduga melanggar pasal 551 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Pengalihan perolehan suara Ronald Engko diduga terjadi dalam rekapitulasi perolehan suara Pemilu 2019 di tingkat Kota Jayapura. Semula, caleg untuk Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) itu yakin memperoleh 13.106 suara. Namun, saat pleno rekapitulasi penghitungan suara tingkat provinsi pada 18 Mei 2019, KPU Papua menetapkan Ronald mendapatkan 5.914 suara.

Ronald lantas melaporkan enam komisioner KPU Papua karena diduga mengubah hasil perolehan suaranya di empat distrik di Kota Jayapura. Yakni, Distrik Abepura, Jayapura Selatan, Jayapura Utara, dan Heram.

Saat dikonfirmasi Cenderawasih Pos (Jawa Pos Group), Komisioner KPU Papua Sandra Mambrasar mengaku tahu informasi pene­tapan tersangka terhadap dirinya pada Selasa (9/7). Bersama lima rekannya, dia sudah dipanggil dua kali. Namun, mereka belum dapat memenuhi panggilan tersebut karena masih sibuk mengikuti sidang sengketa di Mahkamah Konstitusi (MK).

“KPU Papua tidak ada unsur kesengajaan untuk mengalihkan suara ke caleg tertentu. KPU Papua hanya menetapkan pleno berdasarkan hasil penetapan rekapitulasi suara dari tingkat distrik DA 1 dan tingkat kabupaten DB 1,” jelasnya melalui sambungan ponsel kemarin (11/7).

Seharusnya, lanjut Sandra, komisioner KPU Kota Jayapura juga berpotensi menjadi tersangka. Sebab, merekalah yang mengesahkan data rekapitulasi suara pada form DB1 dan DA1 saat itu. “Waktu itu kami mengambil alih pelaksanaan pleno rekapitulasi suara di tingkat Kota Jayapura karena batas waktu untuk pleno di tingkat nasional yang semakin dekat. Langkah kami menetapkan hasil pleno rekapitulasi suara dari Kota Jayapura ini sesuai dengan peraturan KPU,” tuturnya.

Menurut dia, penetapan status sebagai tersangka oleh Sentra Gakkumdu terasa janggal. Sebab, pihak Bawaslu Papua yang merupakan salah satu unsur dari Sentra Gakkumdu belum mengetahui penetapan enam anggota KPU sebagai tersangka. “Pada dasarnya, kami siap memenuhi panggilan penyidik Sentra Gakkumdu sebagai tersangka. Tapi setelah tanggal 15 Juli. Karena saat ini konsentrasi kami fokus di MK,” pungkasnya.

Editor : Ilham Safutra

Reporter : (fia/nat/c17/fat)



Close Ads