JawaPos Radar

Rencana Kelola Tanah Wakaf, Pemprov Aceh: BPKH Harus Hormati Rakyat

12/03/2018, 20:01 WIB | Editor: Budi Warsito
Rencana Kelola Tanah Wakaf, Pemprov Aceh: BPKH Harus Hormati Rakyat
Kepala Biro Humas dan Protokol Pemerintah Aceh Mulyadi Nurdin. (ist for JawaPos.com)
Share this

JawaPos.com - Rencanan Badan Pelaksana Pengelola Keuangan Haji (BPKH) berinvestasi dengan pengelolaan tanah wakaf milik Aceh di Arab Saudi mendapat sorotan dan komentar beragam dari masyarakat Aceh.

Kepala Biro Humas dan Protokol Pemerintah Aceh Mulyadi Nurdin mengatakan bahwa, Pemerintah Aceh akan mempelajari soal rencana pengelolaan tanah wakaf Aceh di Arab Saudi itu. Sebab, pengelolaan tanah dan aset wakaf Baitul Asyi itu sudah ada akadnya dan tercatat di kerajaan Arab Saudi.

"Bahwa pengelolaannya adalah untuk kemaslahatan jamaah haji asal Aceh. Atas dasar akad itulah, setiap tahun jamaah haji asal Aceh mendapat biaya dari pengelola wakaf tersebut," kata Mulyadi kepada JawaPos, Senin (12/3).

Mulayadi menilai, atas dasar itu pula Pemerintah Indonesia dalam hal ini BPKH, harus menghormati dan menjaga akad yang telah diberikan kepada Aceh. Apalagi sejauh ini, pengelolaan sudah berjalan baik dan bagus serta berharap makin baik.

"Yang paling penting tidak melenceng dari akad pemberi wakaf itu sendiri, yaitu untuk kemaslahatan jamaah asal aceh," jelas dia.

Menurutnya, jika nanti rencana kerjasama investasi antara Pemerintah Indonesia dengan pengelola Majmuah Wakaf Asyi di Arab Saudi terjalin, harus melibatkan Pemerintah Aceh. Mulyadi berharap, ini dalam prosesnya agar bisa dijelaskan kepada rakyat Aceh. Apalagi hal itu agak sensitif bagi masyarakat, sehingga harus dapat dijelaskan secara transparan.

"Yang jelas semua hasil keuntungan dari pengelolaan aset Wakaf Asyi harus diberikan kepada rakyat Aceh. Itu sesuai dengan akad dari pemberi wakaf (waqif) tanah tersebut, itu harus diketahui dan menjadi bahan pertimbangan BPKH," tegasnya.

Ia yakin pihak pengelola Majmuah Wakaf Asyi akan konsisten dengan ikrar wakaf yang ada. Pemerintah Aceh katanya, tidak sembarangan menerima tawaran dari Pemerintah Indonesia jika tidak sesuai dengan akad dari pemberi wakaf tanah tersebut.

Sementara itu, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) Iskandar Usman Al Farlaky tegas menolak rencanan BPKH yang telah disampaikan kepada Wakil Presiden Jusuf Kalla. Ia menilai, itu bukan tanah milik negara.

"Tanah wakaf itu merupakan bentuk penghargaan yang diberikan Habib Bugak Al Asyi kepada rakyat Aceh. Lafal wakaf itu untuk Aceh bukan untuk pengelola haji pusat,” kata Iskandar.

Iskandar menjelaskan, untuk mencari jalan keluar terkait persoalan ini pihaknya bersama Pemerintah Aceh akan melakukan pertemauan guna membahas masalah ini. Ia juga meminta Pemerintah Indonesia harus mengargai rakyat Aceh dan memahami sejarah tanah wakaf.

“Jangan main ambil saja, buka kembali kronologis tentang wakaf tersebut. Wakaf itu jelas peruntukannya untuk rakyat Aceh,” jelasnya.

Pada Jumat (9/3) lalu, Anggota BPKH Anggito Abimanyu dan Utusan Khusus Presiden untuk Timur Tengah dan Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) Alwi Shihab melakukan pertemuan dengan Wakil Presiden Republik Indonesia Jusuf Kalla di Istana Wakil Presiden.

Anggito mengatakan, dalam waktu dekat BPKH akan berkunjungan ke Arab Saudi untuk bertemu dengan Islamic Development Bank (IDB) dan beberapa investor. Ini dalam rangka membahas peluang kerja sama investasi dan penempatan dana. Salah satu rencana investasi tersebut yakni membangun hotel diatas tanah wakaf milik Pemerintah Aceh yang ada di Makkah.

(mal/JPC)

Berita Terkait

Rekomendasi

berita hari ini

Sign In

Belum memiliki aku? Sign Up