alexametrics

MK Beri Kado pada Hakordia-HAM Jika Tolak Eks Koruptor Maju Pilkada

11 Desember 2019, 10:56:30 WIB

JawaPos.com – Mahkamah Konstitusi (MK) akan membacakan putusan atas gugatan uji materi pasal pencalonan mantan napi korupsi dalam Pilkada, Rabu (11/12) hari ini. Perkara yang menyoal Pasal 7 ayat (2) huruf g Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 itu dimohonkan oleh Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) dan Indonesia Corruption Watch (ICW).

Direktur Eksekutif Perludem, Titi Anggraini meyakini, MK akan mengabulkan permohonan tersebut. Jika dikabulkan, putusan tersebut akan menjadi kado dalam upaya pemberantasan korupsi dan penegakan HAM.

“Semoga putusan MK atas uji materi pasal pencalonan mantan napi di Pilkada bisa jadi kado istimewa dalam suasana peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (9 Desember) dan HAM Internasional (10 Desember),” kata Titi dalam keterangannya, Rabu (11/12).

Titi mengharapkan, MK dapat menolak agar terpidana korupsi tidak ikut serta dalam gelaran Pilkada. Hal ini untuk menjamin kepala daerah yang berintegritas.

“Kami berharap putusan MK menjadi wujud nyata penghormatan kita pada hak pemilih untuk mendapatkan calon kepala daerah berintegritas bagi daerahnya,” terang Titi.

Sementara itu Koordinator Divisi Korupsi Politik ICW, Donal Fariz, mengatakan pentingnya jeda bagi koruptor untuk maju lagi di Pilkada. Sebab aturan yang ada saat ini seperti pengumuman kepada publik, sering diakali para koruptor untuk memenuhi syarat.

“Sehingga penting ada masa tunggu bagi mantan koruptor untuk dapat kembali mencalonkan diri sebagai kepala daerah, terhitung sejak yang bersangkutan selesai menjalani pidananya. Di mana para pemohon meminta masa tunggu tersebut selama 10 tahun atau dua siklus pemilihan kepala daerah,” tegas Donal.

Editor : Kuswandi

Reporter : Muhammad Ridwan


Close Ads