alexametrics

Jokowi Buka Opsi Hukuman Mati Koruptor, DPR Anggap Itu Warning

11 Desember 2019, 08:00:57 WIB

JawaPos.com – Opsi hukuman mati bagi koruptor yang dimungkinkan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) mendapat respon positif dari Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad. Politikus Gerindra itu menilai pernyataan tersebut sebagai peringatan dari presiden kepada seluruh pihak agar tidak melakukan korupsi.

“Apa yang disampaikan Pak Jokowi pada hari antikorupsi kemarin itu merupakan warning bagi kita semua bahwa kita ke depan, baik eksekutif maupun legislatif, untuk terus tata keuangannya tertib dan baik,” kata Dasco di kompleks DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (10/12).‎

Selain itu, pernyataan Jokowi sebagai sinyal ketegasan pemerintah terhadap pemberantasan korupsi. Meski begitu, dia beranggapan penerapan hukuman mati bagi koruptor harus dibahas secara seksama.

“Maka warning yang keras itu merupakan suatu sinyal bahwa Pak Presiden tak akan pandang bulu dan akan tegas memberantas korupsi. Itu kita apresiasi, walaupun mungkin untuk hukuman mati perlu kemudian ditimbang tingkat kesalahannya, seberapa berat yang dilakukan,” jelasnya.

Seperti koruptor dana bencana. Dasco menilai wajar apabila dijatuhi hukuman. karena perbuatan tersebut dianggap sudah sangat merugikan banyak masyarakat. Terutama yang tengah tertimpa bencana alam.

“Kalau itu saya setuju, karena bencana alam adalah urgensi, ketika bencana alam, maka ada orang-orang yang susah dan menderita. Kalau kemudian bantuan atau pengelolaan anggaran itu dikorupsi itu kelewatan. Saya setuju kalau itu,” tegasnya.

Sebelumnya, Presiden Jokowi membuka peluang akan menghukum mati koruptor apabila rakyat menghendaki. Hal ini agar ada efek jera terhadap para pelaku korupsi.

“Itu yang pertama kehendak masyarakat. Kalau masyarakat berkehendak seperti itu dalam rancangan UU Pidana, UU Tipikor itu dimasukkan,” jelas Jokowi saat berdialog dengan seorang pelajar SMKN 57 Jakarta, Senin (9/12).

Aturan tentang hukuma mati bagi koruptor tertuang dalam Pasal 2 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pasal 2 Ayat 1 UU Tipikor itu berbunyi, setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit Rp 200 juta dan paling banyak Rp 1 miliar.

Kemudian Pasal 2 Ayat 2 UU Tipikor menyatakan, dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan.

Frasa ‘keadaan tertentu’ yang dimaksud Pasal 2 Ayat 2 UU Tipikor ialah alasan pemberatan pidana bagi pelaku. Keadaan tertentu tersebut misalnya apabila ada dana yang ditilap bagi penanggulangan keadaan bahaya, bencana alam, penanggulangan krisis ekonomi, dan lain sebagainya.

Editor : Nurul Adriyana Salbiah

Reporter : Sabik Aji Taufan


Close Ads