alexametrics

Calon Hakim Ini Ingin Ada Sanksi Tegas Pihak yang Tak Patuh Putusan MK

11 Desember 2019, 15:11:36 WIB

JawaPos.com – Calon hakim konstitusi, Benediktus Hestu Cipto Handoyo mengusulkan pengujian peraturan perundang-undangan berada dalam satu pintu. Karena seringkali adanya ketidakharmonisan antara Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) dalam hal pengujian perundang-undangan.

“Saya menyarankan, dalam tulisan saya, pengujian peraturan perundang-undangan itu satu pintu saja, karena sampai saat ini ketika diputus di MK belum tentu menjadi rujukan MA,” kata Benediktus dalam seleksi wawancara hakim MK di Sekretariat Negara, Jakarta Pusat, Rabu (11/12).

Akademisi hukum ini pun mengusulkan penguatan MK terkait mengubah UU. Salah satu poin yang disoroti ialah soal tindak lanjut putusan MK yang seringkali lamban dan bahkan diabaikan.

Benediktus menginginkan, adanya sanksi tegas terhadap pihak yang tidak melaksanakan putusan MK.

“Lalu tidak ada sanksi bagi lembaga negara pembentuk UU ketika merumuskan kembali yang sudah dibatalkan. Nah ini kan harus ada penguatan MK. Oleh sebab itu, dalam UU MK yang baru harus ada ketentuan bahwa begitu diputuskan, maka selang berapa minggu, beberapa bulan, itu harus dilakukan perubahan tehadap UU tersebut,” tegas Benediktus.

Selain Benekditus, terdapat tujuh calon hakim konstitusi yang akan menjalani tes wawancara, yakni Bernard L. Tanya, Cipto Handoyo, Bernard L Tanya, Daniel Yusmic, Ida Budiarti dan Suparman Marzuki. Sedangkan, tiga orang lainnya yakni Umbu Rauta, Widodo Ekatjahjana dan Yudi Kristiana akan menjalani tes wawancara pada sesi kedua, Kamis (12/12) besok.

Wawancara terbuka calon hakim MK dilakukan oleh anggota Pansel yang telah dibentuk oleh Presiden Joko Widodo. Hal ini dilakukan untuk mencari pengganti posisi hakim konstitusi I Dewa Gede Palguna yang akan memasuki purnatugas pada 7 Januari 2020 mendatang.

Editor : Kuswandi

Reporter : Muhammad Ridwan


Close Ads