JawaPos.com – Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Panjaitan meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hingga kejaksaan bisa menindak tegas mafia di lingkungan pelabuhan. Karena diduga, banyak permainan kotor pada pelabuhan di Indonesia.
“Saya mohon KPK dengan Kejaksaan, polisi ayo kita ramai-ramai bentuk task force untuk me-monitoring ini. Ini saya kira bagus dipenjarakan,” kata Luhut dalam diskusi daring yang diselenggarakan KPK, Kamis (11/11).
Politikus PDI Perjuangan ini menyampaikan, sistem pelabuhan di Indonesia masih belum efisien. Karena itu, Pemerintah saat ini sedang membangun sistem yang membuat kerja seluruh pelabuhan di Indonesia agar lebih efisien.
“Tahapan untuk memangkas birokrasi sudah kita lakukan, pemerintah juga sudah launching Batam Logistic Ecosystem sebagai pilot project. Di mana penyederhanaan proses logistik dan operasi nonstop di pelabuhan dapat mempersingkat waktu layanan, mendorong lebih banyak investasi yang maju,” ungkap Luhut.
Menurut Luhut, salah satu masalah pemerintah untuk mengefisienkan pelabuhan adalah banyak pihak-pihak yang bermain. Menurutnya, mafia tetap memaksa sistem untuk tidak efisien.
“Berdasarkan hasil monitoring di lapangan, nilai ini masih belum dapat perhatian. Karena belum direalisasikan sesuai dengan best practice benchmarks. Misalnya digitalisasinya belum mencapai level seperti Tanjung Priok,” ucap Luhut.
