alexametrics

Alasan Alokasi Belanja Pegawai Maksimal 30 Persen Dinilai Tepat

10 Desember 2021, 09:07:27 WIB

JawaPos.com – Dalam lima tahun ke depan, alokasi belanja pegawai maksimal telah ditetapkan hanya sebesar 30 persen dari APBD. Hal tersebut menyusul disahkannya UU Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (HKPD).

Direktur CELIOS (Center of Economic and Law Studies) Bhima Yudhistira menyetujui kebijakan tersebut. Sebab, penggunaan anggaran menjadi lebih jelas dari sebelumnya.

“Penggunaan anggaran APBD untuk belanja pegawai memang perlu dibatasi, ada standar yang lebih jelas termasuk urusan tunjangan dan perjalanan dinas karena sebelumnya tidak seragam,” ungkapnya kepada JawaPos.com, Kamis (9/12).

Pasalnya, banyak daerah yang menghabiskan anggaran rutin pegawai hingga mencapai 50 sampai 70 persen dari total APBD. Imbasnya, alokasi belanja modal untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat relatif minim.

“Banyak dana mubazir hanya untuk rekrut pegawai yang kerjanya monoton, manual yang hari ini harusnya sudah diganti oleh teknologi,” tuturnya.

Saat ini, pemerintah daerah (Pemda) juga harus berpikir keras dalam menyusun penganggaran belanja pegawai ke depan. Namun, dengan tenggat waktu selama 5 tahun, penyesuaian itu dirasa bisa dilakukan.

Pada saat implementasi juga perlu asistensi dari pemerintah pusat, Pemda diarahkan untuk dorong belanja modal khususnya pembangunan infrastrutktur dasar dan bantuan untuk UMKM.

“Kalau Pemda mengeluh dengan aturan pembatasan belanja pegawai, pemerintah harus beri bimbingan, kalau bimbingan tidak berhasil maka solusinya adalah sanksi administratif,” tandas Bhima.

Editor : Edy Pramana

Reporter : Saifan Zaking

Saksikan video menarik berikut ini: