JawaPos Radar

Buntut Kecelakaan Maut di Sukabumi, Regulasi Bus Pariwisata Diperketat

10/09/2018, 09:25 WIB | Editor: Ilham Safutra
Buntut Kecelakaan Maut di Sukabumi, Regulasi Bus Pariwisata Diperketat
Petugas mengevakuasi para korban tewas kecelakaan bus di Cikidang, Kabupaten Sukabumi, Sabtu (8/9). (Radar Sukabumi/Jawa Pos Group)
Share this image

JawaPos.com - Seringnya kasus kecelakaan yang melibatkan bus pariwisata akhirnya membuka mata stakeholder terkait. Ditjen Perhubungan Darat Kemenhub selama ini memang kurang mengawasi operasinal angkutan non trayek itu. Ke depan bus pariwisata diharuskan masuk ke terminal sebagaimana bus lainnya.

Sebab pada kasus terbaru, kecelakaan bus pariwisata di Kabupaten Sukabumi pada Sabtu (8/9) memakan banyak korban jiwa. Selain itu terdapat celah regulasi pengawasan bus pariwisata.

Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan (Dirjen Hubdat Kemenhub) Budi Setiyadi menyatakan, Kemenhub bakal mengeluarkan regulasi khusus untuk memperketat pengawasan terhadap angkutan umum kendaraan pariwisata.

Buntut Kecelakaan Maut di Sukabumi, Regulasi Bus Pariwisata Diperketat
Petugas mengevakuasi para korban tewas kecelakaan bus di Cikidang, Kabupaten Sukabumi, Sabtu (8/9). (Radar Sukabumi/Jawa Pos Group)

"Ini terkait pengetatan ramp check (pemeriksaan lapangan, Red) bagi bus pariwisata," ujarnya kemarin (9/9).

Dia menyebutkan, dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya (LLAJ), sudah ada pembagian kewenangan. Kemenhub, menurut dia, tidak bisa bertindak di luar jembatan timbang dan terminal.

Sementara itu, ada kendaraan yang tidak masuk terminal atau jembatan timbang. Misalnya, kendaraan atau bus untuk pariwisata. Namun, kepolisian diberi wewenang tersebut. "Dishub bisa melakukan penertiban di luar jembatan timbang maupun terminal, tetapi harus ada dari kepolisian," ujarnya.

Karena itu, lanjut Budi, rencananya ada tiga alternatif. Yakni, ramp check dilakukan perusahaan otobus (PO), dinas perhubungan, dan pihak terminal. "Jadi, nanti bus pariwisata diarahkan masuk terminal," jelasnya.

Dia menyayangkan, penertiban oleh kepolisian tidak memperhatikan surat uji kir. Selama ini, dalam penertiban, yang dipelototi hanya SIM dan STNK. Karena itu, Budi berharap ke depan surat bukti uji kir juga dicek dalam pemeriksaan rutin.

"Mindset mengenai uji kir harus diubah. Ini bukan untuk pemerintah dapat uang atau membuat ribet pengusaha," tegasnya.

Menurut Budi, uji kir berkaitan erat dengan keselamatan. Hal itu perlu disadari pemilik kendaraan atau perusahaan penyedia alat transportasi. "Jadi, wajib ditaati," ujarnya.

Sementara itu, terkait dengan kecelakaan bus di Sukabumi yang menewaskan 21 orang, Budi mengungkapkan hasil analisis awal berupa tiga penyebab kecelakaan. Pertama, kendaraan tidak memiliki kartu pengawasan dan tidak diuji kir sejak 2016.

"Informasi juga bahwa kondisi kendaraan sudah bermasalah sejak di Lido Cijeruk, Bogor, tapi masih meneruskan perjalanan," ungkapnya.

Kedua, kondisi jalan yang berupa tikungan tajam ke kiri yang dikombinasi dengan turunan diduga menjadi penyebab kecelakaan. Sisi jalan berupa bukit dan di beberapa titik terdapat jurang. Fasilitas perlengkapan jalan juga masih kurang.

Temuan ketiga, pengemudi diperkirakan kurang lihai mengoperasikan kendaraan. "Hingga saat ini pun, keberadaan pengemudi belum diketahui," ujarnya.

Wakil Ketua Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Djoko Setijowarno menambahkan, kecelakaan bus beruntun bisa diatasi, salah satunya, dengan membeberkan informasi mendetail mengenai perusahaan otobus (PO).

Dia mengungkapkan, pemerintah bisa membuat semacam sistem informasi bus khusus. Terutama bus pariwisata. Bentuknya bisa pusat informasi bus di kantor Kemenhub yang mudah diakses calon penumpang, wisatawan, maupun event organizer (EO).

''Informasi yang disediakan bisa berupa nama PO, alamat lengkap, pemilik, izin operasi, masa berlaku uji berkala (kir), dan sebagainya,'' jelas Djoko.

Pemajangan informasi-informasi tersebut bisa mendorong para pemilik bus untuk peduli pada perangkat keselamatan karena berkaitan dengan reputasi PO yang bersangkutan. Pelanggan pun bisa memilih PO dengan reputasi keselamatan yang baik serta yang alamat dan kantornya jelas.

Menurut Djoko, data-data seperti itu seharusnya sudah dikantongi Kemenhub sebagai regulator. Namun, selama ini belum banyak publik yang tahu. ''Kemenhub bisa kerja sama dengan Kemendagri dan Kementerian Pariwisata (Kemenpar) untuk melakukan sosialisasi informasi semacam ini,'' ujarnya.

Selain itu, kata dia, berbekal informasi tersebut, pemerintah bisa mendorong EO untuk memilih PO yang kredibel setiap mengadakan perjalanan wisata. ''Kalau EO-nya tidak cermat memilih bus pariwisata, Kemenhub juga bisa memberikan sanksi hukum,'' ungkapnya.

Di sisi lain, Jasa Raharja kemarin memberikan hak santunan korban yang meninggal serta menerbitkan surat jaminan bagi korban yang mengalami luka-luka. Sesuai dengan UU No 33 dan PMK No 15 Tahun 2017, untuk korban yang meninggal, Jasa Raharja memberikan hak santunan Rp 50 juta kepada ahli waris. Bagi korban yang mengalami luka, surat jaminan diterbitkan untuk menjamin biaya perawatan di rumah sakit. 

(lyn/tau/c5/owi)

Berita Terkait

Rekomendasi

berita hari ini

Sign In

Belum memiliki aku? Sign Up