alexametrics

Ini Alasan Novel Baswedan Gugat Jokowi ke PTUN

10 Maret 2022, 16:31:13 WIB

JawaPos.comPresiden Joko Widodo (Jokowi) menjadi salah satu pihak yang tergugat oleh eks pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada gugatannya di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta terkait tes wawasan kebangsaan (TWK).

Salah satu penggugat yang juga mantan penyidik KPK, Novel Baswedan menjelaskan alasan kenapa Presiden Jokowi menjadi pihak yang tergugat. Kata dia, Jokowi adalah seorang kepala negara yang harus bisa berbuat adanya pengabaian rekomendasi dari Komnas HAM dan Ombudsman yang dilakukan oleh para pimpinan KPK. Pasalnya menurut Novel, para pimpinan KPK sudah tidak menggap Jokowi sebagai kepala negara.

“Bahwa Pak Presiden adalah pimpinan dari semua kepala lembaga. Jadi ketika ada pimpinan KPK tidak punya atasan, ini bisa menjadi hal serius,” ujar Novel di PTUN Jakarta, Pulo Gebang, Jakarta, Kamis (10/3).

Novel juga mengatakan, pimpinan KPK sudah tidak menganggap Presiden Jokowi sebagai pimpinan tinggi lembaga. Dia mencontohkan, kala itu Komisioner KPK Nurul Ghufron pernah menyebut lembaga antirasuah tidak punya atasan. Kata Ghufron atasan KPK hanyalah lampu dan langit-langit.

“Bahkan di beberapa kesempatan pimpinan KPK merasa tidak punya atasan dan pernah menyatakan atasannya adalah lampu dan langit-langit, oleh karena itu perlu kita lihat apakah pimpinan KPK tidak punya atasan,” tegasnya.

Oleh sebab itu, Novel menuturkan gugatan para pegawai KPK ke PTUN dengan tergugat Presiden Jokowi adalah penting. Ini agar kepala negara bisa memberikan respons terhadap kesewenang-wenangan dari pimpinan KPK.

“Semoga yang kita lakukan gugatan ini bisa bedampak bagi hukum di Indonesia, masyarakat tentunya bagi pihak-pihak yang ingin mendapatkan keadilan,” ungkapnya.

Sebelumnya, mantan pegawai lembaga antirasuah menggugat pimpinan KPK, Kepala BKN dan Presiden Jokowi ke PTUN Jakarta. Gugatan ini terkait dengan terkait tes wawasan kebangsaan (TWK).

Gugatan tersebut terdaftar dengan nomor perkara: 46/G/TF/2022/PTUN.JKT dan nomor perkara: 47/G/TF/2022/PTUN.JKT.

Dalam gugatannya, mantan pegawai KPK meminta hakim memerintahkan para tergugat yakni, pimpinan KPK, Presiden Jokowi dan Kepala BKN menjalankan rekomendasi Komnas HAM dan Ombudsman tentang adanya pelanggaran, maladministrasi dalam proses pengalihan pegawai menjadi ASN.

Hakim juga diminta untuk menyatakan para tergugat bersalah karena tidak menjalankan rekomendasi Komnas HAM terkait proses peralihan pegawai. Para tergugat juga diminta membayar kerugian para penggugat sejak penghentian berlangsung.

Editor : Dimas Ryandi

Reporter : Gunawan Wibisono

Saksikan video menarik berikut ini: