alexametrics

Wamenag Sebut Kepastian Haji 2020 Bakal Disampaikan Raja Saudi

10 Maret 2021, 14:52:46 WIB

JawaPos.com – Pemerintah Indonesia sampai saat ini masih menunggu kabar dari Arab Saudi tentang pelaksanaan haji 2021. Apakah akan dibuka kembali untuk jamaah dari penjuru dunia. Atau bakal seperti tahun lalu, haji terbatas untuk jamaah dari dalam negeri Sendiri.

Wakil Menteri Agama (Wamenag) Zainut Tauhid Sa’adi memberikan informasi terkini soal haji 2021. ’’Terakhir Pak Menag (Yaqut Cholil Qoumas, Red) sudah ada komunikasi dengan menteri Saudi,’’ kata dalam webinar Haji dan Umrah di Tengah Pandemi yang digelar Indoposco Rabu (10/3).

Namun Zainut mengungkapkan dalam komunikasi lintas menteri itu, Kementerian Haji Saudi lagi-lagi masih menunggu keputusan kerajaan Arab Saudi. ’’Karena sepenuhnya kewenangan (soal, Red) kepastian haji ini akan disampaikan oleh Raja Arab Saudi,’’ tambah politisi PPP itu.

Meskipun belum ada keputusan haji 2021 sampai saat ini, Zainut menjelaskan Kemenag tetap melakukan sejumlah persoalan diantaranya adalah menyusun skenario penyelenggaraan haji di tengah pandemi Covid-19. Skenario yang disiapkan Kemenag ada tiga . Yaitu haji dengan kuota normal, kuota dikurangi, dan skenario paling buruk tahun ini pemerintah Indonesia tidak memberangkatkan haji seperti tahun lalu.

Zainut juga menjelaskan Kemenag terus bersiap dengan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh Saudi. Seperti adanya fasilitas karantina jamaah termasuk adanya vaksinasi Covid-19 untuk jamaah. Kemenag berharap masyarakat, khususnya calon jamaah haji, bisa bersabar sampai keluar keputusan dari Saudi. Sebab secara prinsip Saudi adalah tuan rumah penyelenggaraan haji. Sementara Indonesia adalah tamu atau pengirim jamaah. Sehingga keputusan resmi ada di tangah Saudi.

Dalam webinar itu juga dibahas soal sejumlah skema pembiayaan haji. Diantaranya adalah program Arrum Haji yang diselenggarakan oleh PT Pegadain. Perusahaan plat merah itu memfasilitasi pendaftaran haji dengan syarat memiliki emas 3,5 gram atau perhiasan lain setara dengan Rp 1,9 juta.

’’Program ini bukan dana talangan,’’ pemimpin Wilayah VIII Jakarta 1 PT Pegadaian Mulyono. Dia mengatakan skema Arrum Haji yang diselenggarakan Pegadaian murni sesuai Syariah dengan akad rahn. Melalui akad tersebut masyarakat tetap harus memiliki kemampuan membayar. Sebab salah satu syarat haji adalah istitoah atau memiliki kemampuan. Baik itu kemampuan dari sektor keuangan maupun kesehatan.

Saksikan video menarik berikut ini:

Editor : Bintang Pradewo

Reporter : Hilmi Setiawan

Saksikan video menarik berikut ini:




Close Ads