JawaPos Radar

Siapkan Jaminan Kematian, BKN Verifikasi PNS Korban Jatuhnya Lion Air

09/11/2018, 13:37 WIB | Editor: Kuswandi
Lion Air
Ilustrasi: Pesawat Lion Air (Koko/JawaPos.com)
Share this

JawaPos.com - Badan Kepegawaian Negara (BKN) akan segera menindaklanjuti terkait laporan aparatur sipil negara (ASN) atau pegawai negeri sipil (PNS) dari sembilan Kementerian/Lembaga yang menjadi korban kecelakaan Lion Air PK-LQP dengan nomor penerbangan JT-610. Hal itu dikatakan Kepala Biro Humas BKN Mohammad Ridwan

Ridwan mengatakan, pihaknya sudah bertemu dengan Biro SDM atau perwakilan instansi sebelum melakukan langkah verifikasi penetapan status kepegawaian korban di Kantor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang juga tercatat sebagai salah satu instansi ASN korban pada Selasa (6/11) kemarin.

“Selaku instansi Pembina Manajemen Kepegawaian, BKN menindaklanjuti status kepegawaian korban khususnya ASN yang telah dipastikan meninggal dunia, dengan merujuk regulasi yang mengatur tentang Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) bagi ASN,” ujarnya melalui keterangan tertulis yang diterima JawaPos.com, Jumat (9/11).

Berdasarkan PP 99/2000 jo PP 12/2002, PNS yang dinyatakan tewas, diberikan kenaikan pangkat anumerta setingkat lebih tinggi.

“Namun, sebelum penetapan status tewas kepada korban akan dilakukan verifikasi terlebih dahulu,” kata dia.

Dia menuturkan, instansi diminta menyampaikan bukti atau lampiran dan menerbitkan surat penetapan tewas. Selanjutnya diusulkan ke BKN untuk kemudian diverifikasi sesuai prosedur teknis yang diatur dalam Peraturan Kepala BKN 5/2016 tentang Pedoman Kriteria Penetapan Kecelakaan Kerja, Cacat, dan Penyakit Akibat Kerja serta Kriteria Penetapan Tewas bagi ASN.

Adapun, ASN yang ditetapkan tewas harus memenuhi kriteria, antara lain meninggal dunia dalam menjalankan tugas kewajibannya yang meliputi karena menjalankan tugas jabatan dan atau tugas kedinasan lainnya. 

“Mereka melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan secara tertulis oleh pimpinan dan melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan,” sebut dia.

Selain itu, PNS meninggal dunia langsung atau tidak langsung dalam dan karena menjalankan tugas jabatan dan atau tugas kedinasan lainnya di luar lingkungan kerja.

“Dalam hal Pegawai ASN Tewas yang sebelumnya diakibatkan kecelakaan kerja, maka tidak diperlukan surat perintah secara tertulis oleh pimpinan,” tegas Ridwan.

Tercatat, ASN yang menjadi korban Lion JT-610 berstatus pegawai di lingkungan Kementerian Keuangan, Kementerian ESDM, Kementerian ATR/BPN, Kementerian Kesehatan, BPKP, Mahkamah Agung, Kejaksaan Agung, dan BPK.

(yes/JPC)

Berita Terkait

Rekomendasi

berita hari ini

Sign In

Belum memiliki aku? Sign Up