alexametrics

Begini Saran Bawaslu Jika e-Rekapitulasi di Pilkada 2020 Diterapkan

9 Juli 2019, 12:51:39 WIB

JawaPos.com – Komisi Pemilihan Umum (KPU) mewacanakan di Pilkada serentak 2020 dalam proses penghitungan suara dengan menggunakan e-rekapitulasi. Hal ini pun disambut positif oleh Komisi II DPR.

Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Abhan mengatakan, saat ini KPU perlu membangun kepercayaan publik apabila di Pilkada 2020 menggunakan e-rekpitulasi. Hal itu dilakukan supaya tidak ada anggapan-anggapan adanya kecurangan.

“Jadi memang saya kira kan harus ada trust (kepercayaan) publik kepada penyelenggara. Kalau misalnya tidak ada trust publik ya susah,” ujar Abhan kepada wartawan, Selasa (9/7).

Ahban memberikan contoh, dalam Pemilu 2019 proses rekapitulasi yang dilakukan secara berjenjang saja masih adanya cibiran miring adanya kecurangan. Sehingga bagi Abhan, menjadi pekerjaan rumah bagi KPU untuk memberikan kepercayaan dari masyarakat terkait hajatan pemilihan kepala daerah di 2020 mendatang.

“Rekapitulasi manual dianggap masih ada kecurangan. Padahal itu sudah dilakukan secara manual, berjenjang dan diawasi,” katanya.

Oleh sebab itu, perlu adanya uji publik e-rekapitulasi sebelum digunakan dalam Pilkada serentak 2020 mentang. Aturan teknisnya juga harus dipersiapkan dengan detail. Prinsipnya Bawaslu mendukung yang dilakukan oleh KPU.

“Sehingga ‎harus dipertegas lagi dalam regulasi. Pada prinsipnya Bawaslu siap awasi baik e-rekap atau pun rekapitulasi manual,” pungkasnya.

Sekadar informasi‎, wacana penerapan rekapitulasi elektronik mencuat dalam focus group discussion (FGD) yang dihadiri oleh Komisioner KPU Viryan Azis; mantan Komisioner KPU, Hadar Nafis Gumay, tim Situng Pemilu 2019, pihak Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dan dari Kementerian Luar Negeri (Kemenlu).

Menurut Komisioner KPU Viryan Aziz, wacana penggunaan e-rekapitulasi pada pilkada merujuk pada Sistem Informasi Penghitungan Suara (Situng) yang sudah digunakan sejak Pemilu 2004.

Jika selama ini Situng hanya digunakan sebagai data acuan, pada Pilkada mendatang, sistem IT serupa Situng bisa dimanfaatkan sebagai sistem rekapitulasi yang menghasilkan data resmi.

Ketua KPU Arief Budiman mengatakan, e-rekapitulasi masih menjadi gagasan KPU demi terwujudnya efisiensi dalam penyelenggaraan Pemilu ataupun Pilkada. Meski begitu, KPU juga masih memikirkan anggaran dan sumber daya manusia agar dapat memfungsikan e-rekapitulasi.

Wakil Ketua Komisi II DPR, Mardani Ali Sera menyambut positif wacana yang digulirkan oleh lembaga yang diketuai Arief Budiman ini. Hal itu menurut Mardani untuk mempersingkat penghitungan suara.

“Ide e-rekapitulasi menarik. Kalau KPU sudah simulasi berarti waktu perhitungannya menjadi lebih pendek sehingga itu bisa dialokasikan buat yang lain,” ujar Mardani.

Sementara, ‎Wakil Ketua Komisi II DPR lainnya, Herman Khaeron mendukung trobosan baru dengan menerapkan e-rekapitulasi, e-voting terhadap Pemilu yang akan datang. Karena Pemilu di luar negeri sudah menggunakan cara tersebut.

“Jadi kita coba dengan beberapa opsi yang tentu memungkinkan Pemilu lebih efisien, efektif, jujur adil adan objektif,” kata Herman.

Selain itu, Herman mengatakan melakukan e-rekapitulasi dan e-voting juga akan menghilangkan kecurigaan di masyarakat tentang dugaan kecurangan Pemilu. Sehingga KPU diharapkannya berkonsentrasi untuk menerapkan e-voting, dan e-rekapitulasi tersebut.

“Sehingga menghasilkan pemilu yang dapat dipercya oleh seluruh lapisan masyarakat,” ungkapnya.

Editor : Kuswandi

Reporter : Gunawan Wibisono



Close Ads