alexametrics
Jawab Tudingan Moeldoko

ICW Tegaskan Lembaganya Sejak Awal Fokus Teliti Korupsi Politik

8 Agustus 2021, 15:27:02 WIB

JawaPos.com – Tim kuasa hukum Indonesia Corruption Watch (ICW), Muhammad Isnur menilai, somasi yang dilayangkan Kepala Staf Kepresidenan, Moeldoko melalui kuasa hukumnya Otto Hasibuan dinilai merupakan bentuk keliru dan menunjukkan ketidakpahaman terhadap nilai-nilai demokrasi. Sebab pemantauan terhadap kinerja pejabat publik dalam bingkai penelitian merupakan salah satu bentuk partisipasi masyarakat yang dijamin dalam konstitusi, peraturan perundang-undangan, dan banyak kesepakatan internasional.

Diketahui, Moeldoko melayangkan somasi atau keberatan kepada ICW karena diduga terlibat dalam bisnis obat Ivermectin. Moeldoko merasa keberatan atas temuan ICW tersebut.

“Bagi ICW, pendapat kuasa hukum Moeldoko jelas keliru dan menunjukkan ketidakpahaman terhadap nilai-nilai demokrasi. Terlepas dari kekeliruan kuasa hukum Moeldoko, ICW ingin tekankan bahwa kajian seperti ini bukan kali pertama dilakukan. Sejak ICW berdiri, penelitian, khususnya terkait korupsi politik, memang menjadi mandat berdirinya lembaga ini,” kata Isnur dalam keterangannya, Minggu (8/8).

Salah satu metode yang sering gunakan adalah pemetaan relasi politik antara pejabat publik dengan pebisnis. Isnur menekankan, atas dasar pemetaan itu nantinya ditemukan konflik kepentingan yang biasanya berujung pada praktik korupsi. Maka dari itu, setiap ICW mengeluarkan kajian, salah satu desakannya juga menyasar kepada pejabat publik agar melakukan klarifikasi.

Kajian polemik Ivermectin sebagaimana yang dirisaukan oleh Moeldoko, lanjut Isnur, juga bukan produk satu-satunya ICW selama masa pandemi Covid-19. Sebelumnya, ICW telah menghasilkan banyak kajian, diantaranya, Policy Brief Akuntabilitas Penanganan Pandemi Covid-19; Potensi Kuat Konflik Kepentingan dalam Kondisi Covid-19; Transparansi dan Akuntabilitas Pengadaan Barang dan Jasa saat Covid-19; Potensi Korupsi Alat Kesehatan di Kondisi Pandemi; Hasil Survei Distribusi Bantuan Sosial di Tengah Pandemi Covid-19 kepada Penyandang Disabilitas di DKI Jakarta; Percepatan Penyaluran Insentif dan Santunan Tenaga
Kesehatan dalam Penanganan Covid-19; Menakar Akuntabilitas Kebijakan PEN untuk BUMN; Catatan Kritis Kebijakan Pemulihan Ekonomi Nasional untuk BUMN; Urgensi Peningkatan Bantuan Sosial Khususnya untuk Perempuan Rentan di Tengah Pandemi Covid-19, dan Tata Kelola Distribusi Alat Kesehatan dalam Kondisi Covid-19.

“Poin ini sekaligus membantah tudingan sejumlah pihak yang menyebutkan adanya motif politik di balik kajian polemik Ivermectin,” tegas Isnur.

Editor : Kuswandi

Reporter : Muhammad Ridwan

Saksikan video menarik berikut ini:

Close Ads