JawaPos Radar | Iklan Jitu

Para Pejabat di 6 Kementerian Ini Paling Malas Laporkan LHKPN

08 Agustus 2018, 16:01:59 WIB | Editor: Estu Suryowati
Para Pejabat di 6 Kementerian Ini Paling Malas Laporkan LHKPN
ILUSTRASI. Gedung Merah-Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Masih banyak pejabat, penyelenggara negara yang kurang patuh dalam melaporkan harta kekayaan ke lembaga antirasuah ini. (Dery Ridwansah/JawaPos.com)
Share this

JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melaporkan ada enam kementerian yang masih rendah tingkat kepatuhannya dalam pelaporan harta kekayaan. Laporan tersebut diumumkan melalui laman https://acch.kpk.go.id/pengumuman-lhkpn/petakepatuhan.

Deputi Pencegahan KPK Pahala Nainggolan pun mempertanyakan komitmen pimpinan lembaga yang membiarkan pegawainya malas melaporkan harta kekayaan. Padahal, pimpinan instansi tersebut harusnya hanya tinggal memberi sanksi jika pegawainya tidak patuh.

"Komitmen pimpinan lembaga untuk antikorupsi dipertanyakan. Wong tinggal nyuruh bawahannya aja, plus kasih sanksi kalau nggak taat. Kan nggak susah, ya?" ujarnya saat dikonfirmasi JawaPos.com, Rabu (8/8).

Para Pejabat di 6 Kementerian Ini Paling Malas Laporkan LHKPN
Menaker Hanif Dhakiri. Kemenaker masuk lima besar kementerian yang pejabatnya paling malas melaporkan LHKPN ke KPK. (dok. JawaPos.com)

Atas dasar itu, Pahala meminta seluruh kementerian/lembaga untuk taat terhadap pelaporan harta kekayaan. Sebab, pihak KPK sudah memberikan kemudahan, yaitu bisa menyampaikan laporan melalui website atau secara elektronik.

"Ada yang karena protes administrasi LHKPN dengan alasan ribet makanya nggak ngirim. Sekarang adanya web elektronik pelaporan LHKPN udah dipermudah, tinggal klik atau edit," jelasnya.

Direktur LHKPN, Cahya Hardianto Refa menambahkan, pihaknya juga telah mendorong para penyelenggara negara untuk taat melaporkan LHKPN. "Kami sudah mengimbau mereka baik lisan maupun surat untuk segera meningkatkan kepatuhan pelaporan LHKPN-nya," imbuhnya.

Cahya juga meyakini salah satu upaya pencegahan korupsi yakni melalui kepatuhan dalam melaporkan LHKPN tersebut.

Berikut daftar kementerian/lembaga yang paling tidak patuh dalam melaporkan LHKPN.

1. Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
Dari 54 pejabat yang seharusnya melaporkan jumlah harta kekayaan, hanya satu pejabat yang sudah lapor ke KPK. Jika dilihat dari kepatuhan pelaporan, persentase hanya 1,85 persen.

2. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
Persentase pejabat yang melaporkan LHKPN hanya sekitar 30 orang, atau sekitar 9,71 persen dari 309 pejabat.

3. Kementerian Pemuda dan Olahraga
Hanya 23 orang (9,79 persen) dari 235 pejabat di kementerian pimpinan Imam Nahrawi ini yang melaporkan LHKPN ke KPK.

4. Kementerian Pertahanan
Dipercaya mengelola anggaran yang besar, nyatanya tak membuat kementerian pimpinan Ryamizard Ryacudu ini memiliki kepatuhan tinggi dalam pelaporan LHKPN.

Hingga saat ini baru 8 dari 81 pejabat yang wajib melaporkan LHKPN ke KPK, atau sekitar 11,11 persen.

5. Kementerian Ketenagakerjaan
Kementerian yang dikomandoi Hanif Dhakiri ini juga terbilang malas dalam pelaporan LHKPN. Baru 19 orang yang melaporkan dari 160 pejabat yang wajib melaporkan LHKPN ke KPK, atau sekitar 11,88 persen.

6. Kementerian Pariwisata
Dari 108 pejabat yang wajib melaporkan LHKPN, baru 17 orang atau sekitar 15,74 persennya saja yang sudah melaporkan ke KPK.

(ce1/ipp/JPC)

Berita Terkait

Rekomendasi

berita hari ini

Sign In

Belum memiliki aku? Sign Up