alexametrics

Hamdan Zoelfa: Pemohon Judicial Review UU KPK Harus Bawa Bukti Kuat

7 Oktober 2019, 16:00:47 WIB

JawaPos.com – Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Hamdan Zoelfa turut angkat bicara soal pengajuan gugatan judicial review (JR) terhadap UU tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK) hasil revisi UU 30/2002. Hamdan yakin, hakim konstitusi akan cermat melihat mana aspek yang bertentangan dengan UUD 1945.

“Saya kira itu memang langkah yang terbaik adalah mengajukan gugatan ke MK. Tinggal nanti para pemohon itu mengajukan bukti-bukti dalam aspek mana UU itu bertentangan dengan UUD,” kata Hamdan di kawasan Gunung Sahari, Jakarta Pusat, Senin (7/10).

Hamdan menyebut, agar permohonannya dikabulkan oleh MK, pemohon uji materi UU KPK harus punya bukti-bukti. Mereka harus memberikan argumentasi kuat bahwa UU KPK hasil revisi memang dapat melemahkan kinerja KPK.

“Bisa dikabulkan dan ditolak, tergantung pada kemampuan dari pemohon untuk mengajukan bukti-bukti dan dalilnya apa,” ucap Hamdan.

Kendati demikian, Hamdan berpendapat, perlu pembahasan panjang mengenai persepsi bahwa UU KPK hasil revisi melemahkan KPK. Terlebih, Hamdan optimistis keberadaan Dewan Pengawas justru bakal berdampak positif.

“Nah, kalau saya sendiri melihat bahwa bagaimanapun juga KPK itu butuh partner. Partner di dalam ini, langkah ini benar atau enggak. Saya kira ini di internal KPK sendiri bukan eksternal,” jelas Hamdan.

Sebelumnya, MK telah melakukan sidang judicial review terkait UU KPK. Gugatan tersebut diajukan oleh 18 mahasiswa yang menilai UU KPK hasil revisi melemahkan kinerja KPK.

Dalam sidang tersebut, hakim anggota, Wahiduddin Adams mengoreksi isi petitum (tuntutan) dari pemohon yang dinilainya harus diperbaharui. Misalnya, terkait data diri para pemohon yang belum lengkap.

“18 pemohon ini tidak semua menyatakan mahasiswa, pemohon ke-15 menyatakan dirinya sebagai politisi dan merupakan mantan mahasiswa. Pemohon ke-17 ini tidak disampaikan mahasiswanya. Yang dilampirkan tidak ada kartu mahasiswa, KTP, sekadar ingatkan,” kata Wahiduddin kepada Zico sebagai kuasa hukum pemohon di ruang sidang MK, Jakarta, Senin (30/9).

Selain itu, Majelis Hakim MK juga melihat ada inkonsistensi dalam isi petitum. Misalnya, pemohon mengajukan pengujian terkait UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK. Sementara dalam permohonan yang diajukan adalah tentang perubahan kedua atas UU tersebut terhadap UUD 1945.

Editor : Estu Suryowati

Reporter : Muhammad Ridwan



Close Ads