alexametrics

Erick Thohir Wajibkan Petinggi Hingga Anak Usaha BUMN Sampaikan LHKPN

7 September 2021, 15:35:25 WIB

JawaPos.com – Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menyatakan akan mengeluarkan Peraturan Menteri BUMN, yang mewajibkan direksi dan komisaris seluruh anak dan cucu usaha perusahaan BUMN untuk patuh menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelanggara Negara (LHKPN). Karena saat ini, kewajiban menyerahkan LHKPN baru sebatas perusahaan BUMN.

“Kita akan memastikan, saya akan mengeluarkan Permen bahwa anak dan cucu (usaha BUMN) ini nantinya harus juga melaporkan LHKPN,” kata Erick dalam webinar bertajuk ‘Apa Susahnya Lapor LHKPN Tepat Waktu dan Akurat’, Selasa (7/9).

Erick mengakui, telah menginstruksikan seluruh wajib lapor Kementerian BUMN dan BUMN untuk menyetorkan LHKPN secara daring, akurat, dan tepat waktu. Dia pun memastikan, pihaknya secara berkala akan memonitor tingkat kepatuhan LHKPN.

Bahkan, Erick tak segan menjatuhkan sanksi administratif bagi pejabat BUMN yang tidak memenuhi kewajiban. Dia menuturkan, ketaatan dan kepatuhan LHKPN ini menjadi syarat rekrutmen direksi dan komisaris perusahaan BUMN.

“Ke depannya menjadi persyaratan kepatuhan bagi fit and proper test dan tentu calon direksi dan komisaris yang sekarang memang sudah berjalan dengan baik,” tegas Erick.

Secara beriringan juga disampaikan oleh Ketua KPK Firli Bahuri terkait kewajiban penuerahan LHKPN bagi setiap penyelenggara negara. Menurutnya, penyampaian LHKPN merupakan perintah Undang-Undang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang nomor 28 tahun 1999. Dia menyebut, kepatuhan LHKPN dilakukan guna mengendalikan praktik rasuah.

“Karena tujuannya satu mengendalikan diri supaya tidak melakukan praktek-praktek korupsi. Yang kedua adalah sebagai pertanggungjawaban publik kepada rakyat yang memilih kita, yang ketiga adalah kita tunjukan sebagai warga negara, anak bangsa yang memiliki komitmen untuk melakukan pemberantasan dan tidak ramah dengan praktik korupsi kolusi maupun nepotisme,” tegas Firli.

Mantan Kapolda Sumatera Selatan ini lantas mengungkapkan, terdapat indikator kepatuhan penyampaian LHKPN, pertama adalah penyelenggara negara patuh membuat laporan LHKPN sebelum menduduki jabatan. Kedua adalah ketaatan dan kepatuhan yang diukur membuat laporan LHKPN selama menduduki jabatan publik.

“Kalau anggota DPR RI, DPRD, Bupati, Gubernur, Wali Kota menduduki jabatan politiknya selama 5 tahun maka kepatuhan dan ketaatannya diukur selama 5 tahun membuat laporan harta kekayaan penyelenggara negara. Yang terakhir, ketiga adalah diakhir masa jabatannya penyelenggara negara membuat dan melaporkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara,” pungkas Firli.

Editor : Bintang Pradewo

Reporter : Muhammad Ridwan




Close Ads