alexametrics

PWNU DKI Dukung Aparat Pidanakan Perusahaan Pelanggar PPKM Darurat

7 Juli 2021, 20:52:58 WIB

JawaPos.com – Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) DKI mendukung langkah Pemprov DKI dan Polda Metro Jaya memberikan sanksi pada perusahaan yang tidak mematuhi aturan wajib bekerja dari rumah (work from home/WFH). Padahal, kantor tersebut bukan termasuk sektor esensial maupun kritikal.

Bendahara PWNU DKI Mohamad Taufik, menegaskan, sikap tegas Gubernur DKI Anies Baswedan atau kepala daerah lainnya harus dilakukan terhadap perusahaan yang tak patuh aturan saat Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat.

Menurut dia, pemerintah sudah gencar sosialisasikan aturan PPKM darurat. Hasil sidak Pemprov DKI dan TNI-Polri ada 139 perusahaan yang ngeyel tetap memperkejakan karyawannya.

“PWNU DKI sama – sama mengingatkan, ini soal kemanusian. Perusahan jangan hanya mencari untung,” tegas Taufik dalam keterangannya, Kamis (8/7).

Taufik juga menyatakan, jika masih ada perusahaan yang tidak mematuhi aturan wajib bekerja dari rumah atau WFH, padahal bukan termasuk sektor esensial maupun kritikal harus diberikan sanksi pidana sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang (UU) Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular.

Baca Juga: Ini Sanksi Pidana Bagi Pelanggar PPKM Darurat

Baca Juga: BPOM Sudah Keluarkan Izin Dua Obat Perawatan Covid-19

“PWNU DKI mendukung dan berjuang bersama pemerintah untuk menekan penularan virus SARS-CoV-2. PWNU DKI, mendukung Pemprov DKI berikan sanksi penutupan atau sesuai pelanggarannya. PWNU DKI juga mendukung Polda Metro Jaya memproses pidana perusahaan yang melanggar UU Wabah dan sebutkan nama perusahaan yang tak patuh itu,” tegas dia, dengan nada tinggi.

Dia juga mengingatkan, hasil Satgas Penanganan Covid-19 melaporkan pertumbuhan kasus terkonfirmasi Covid-19 dalam sehari ini, Rabu (7/7) sebanyak 34.379 kasus. Bahkan kasus positif di Indonesia mencapai 2.379.397 orang.

“Pengusaha harus memiliki rasa kemanusian. coba liha penambahan kasus itu. Karena itu, PWNU DKI dukung pidanakan perusahaan nakal,” tandas dia.

Editor : Dimas Ryandi

Saksikan video menarik berikut ini: