alexametrics

Data Tokopedia dan Bukalapak Dibobol, DPR Janji Tuntaskan RUU PDP

7 Mei 2020, 00:38:22 WIB

JawaPos.com – Kasus peretasan data Tokopedia dan Bukalapak menjadi perhatian serius dari DPR. Dewan berjanji akan segera menyelesaikan Rancangan Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi (RUU PDP) yang akan menjadi payung hukum dalam menyelesaikan masalah peretasan data.

Anggota Komisi I DPR RI Willy Aditya mengatakan, kasus dump data digital Tokopedia dan Bukalapak yang diperjualbelikan di darkweb bisa menjadi trigger untuk segera dapat menyelesaikan RUU PDP dalam waktu dekat. Apalagi, RUU itu sudah masuk program legislasi nasional (Prolegnas) dan mendapatkan banyak dukungan dari masyarakat.

“Saya rasa tidak akan terlalu sulit mencapai konsesi hingga bisa jadi undang-undang,” kata dia.

Jadi, kata dia, Komisi I akan berupaya keras untuk menyelesaikan pembahasan rancangan peraturan baru itu. Namun, pihaknya perlu memeriksa lebih teliti prinsip dasar dan jangkauan yang ada di dalam RUU PDP.

Willy mengatakan, perlu juga penekanan terkait juri independen yang menentukan apakah perilaku yang dilakukan oleh swasta juga berlaku sama dengan lembaga pemerintah, dan sampai mana batasannya. “Hal ini penting agar equality before the law dipraktikkan sama,” papar dia.

Legislator asal Dapil Jatim XI itu menyatakan, ekosistem deepweb atau darkweb juga bisa menjadi hal yang perlu diperhatikan dalam pembahasan RUU PDP. Bahkan, kata dia, di negara yang sistem teknologi informasinya maju sekalipun, ekosistem ini sulit dibendung.

Menurut Willy, dalam draft RUU PDP yang dikirimkan resmi ke DPR, dijelaskan pengaturan soal pelindungan dan penghapusan data pribadi, serta penyelesaian sengketa. “Mungkin dengan kasus Tokopedia ini nanti kami pertajam kemampuan, dan daya jangkaunya,” ujarnya.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI Abdul Kharis Almasyhari meminta kepada Tokopedia dan Bukalapak sebagai penyelenggara sistem elektronik (PSE) memiliki kewajiban memenuhi standar pelindungan data pribadi untuk bertanggungjawab atas kasus kebocoran data penggunanya.

Sebagaimana yang diatur dalam PP Nomor 71/2019 dan Peraturan Menkominfo Nomor 20/2016 dalam Bab 5 kewajiban Pengguna Pasal 28 dijelaskan bahwa melindungi data pribadi beserta dokumen yang memuat data pribadi tersebut dari tindakan penyalahgunaan menjadi tanggung jawab PSE dalam hal ini Tokopedia.

Anggota DPR dari Fraksi PKS itu menambahkan, walaupun data yang diretas adalah nama, email, nomor telepon, tapi perusahaan unicorn itu tetap harus bertanggung jawab menjaga dan menjamin dengan membuat sistem yang sebaik mungkin.

“Meskipun password dan informasi krusial pengguna dikatakan tetap terjaga, mereka harus memastikan enskripsi data dan keamanannya untuk dibenahi” tegasnya.

Legislator asal Solo itu juga meminta Menkominfo dan BSSN secara serius melakukan evaluasi menyeluruh, penyelidikan, mitigasi teknis dan meng-update perkembangannya kepada masyarakat dengan terbuka dan transparan.

Menkominfo bersama BSSN bisa membantu Polri agar aktif melakukan penyelidikan dengan berlandaskan UU ITE dan UU Perlindungan Konsumen. Semua pihak yang bertanggung jawab harus ditindak sesuai hukum yang berlaku. “Dan memastikan konsumen Indonesia tetap terlindungi data dan keamanannya” tegasnya.

Editor : Edy Pramana

Reporter : Khafidul Ulum

Saksikan video menarik berikut ini: