alexametrics

Komisi X: Pemerintah Harus Jamin Nasib Pelaku Ekonomi Kreatif

7 April 2020, 22:11:54 WIB

JawaPos.com – Industri pariwisata dan ekonomi kreatif menjadi salah satu sektor paling terdampak wabah Korona atau Covid-19. Kementerian Pariwisata dan Industri Kreatif (Kemenparekraf) pun diminta melakukan realokasi anggaran untuk memastikan jaminan pengaman sosial (social safety net) bagi pelaku ekonomi kreatif dan pekerja wisata.

Anggaran sebesar Rp 500 miliar akan direalokasi oleh Kemenparekraf untuk mitigasi wabah Covid-19 terhadap industri pariwisata dan ekonomi kreatif. “Kami meminta agar fokus realokasi tersebut dalam masa tanggap darurat ini menjamin nasib pekerja wisata dan pelaku ekonomi kreatif melalui skema social safety net, proteksi usaha, dan bantuan permodalan,” terang Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda kepada wartawan, Selasa (7/4).

Sebelumnya, Komisi X telah mengadakan rapat kerja dengan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Wishnutama Kusubandio secara virtual, pada Senin (6/4). Rapat yang diikuti 40 dari 53 anggota Komisi X tersebut salah satunya membahas pengajuan realokasi anggaran Kemenparekraf sebesar Rp 500 miliar untuk penanggulangan dampak wabah Covid-19.

Huda mengatakan, dampak Covid-19 terhadap industri pariwisata dan ekonomi kreatif sangat besar. Sektor ini paling awal merasakan dampak wabah terkait yang ditandai dengan penurunan jumlah wisatawan dan pembatalan berbagai pagelaran seni. “Kondisi ini membuat para seniman dan pekerja wisata banyak kehilangan mata pencaharian,” katanya.

Berdasarkan data dari organisasi pariwisata dunia (UNWTO) diketahui jika pariwisata adalah sektor yang paling terpuruk akibat wabah Covid-19. Padahal sektor ini 80 persen di antaranya didominasi usaha kecil dan menengah (UKM). Maka para pekerja di sektor ini harus mendapatkan perhatian serius dari pemerintah.

Para seniman dan pekerja wisata yang terdampak Covid-19, kata Huda, bisa masuk skema kartu pra kerja. Nantinya para seniman dan pekerja wisata ini bisa mendapatkan berbagai tunjangan pelatihan dan berbagai insentif dari pemerintah. Selain itu untuk sektor usaha di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif bisa melakukan usulan pembebasan biaya BPJS kesehatan maupun ketenagakerjaan, keringanan pajak, relaksasi pinjaman bank, hingga pengurangan biaya listrik serta sewa.

“Kami ingin, baik pekerja maupun pengusaha sektor pariwisata dan industri kreatif tetap bertahan selama masa tanggap darurat wabah Covid-19,” ujarnya.

Politikus PKB itu juga meminta agar realokasi anggaran Kemenparekraf menyasar upaya penyelamatan desa-desa wisata di Indonesia. Menurutnya, desa wisata dalam beberapa tahun terakhir banyak memberikan kontribusi terhadap geliat perekonomian desa.

Huda berharap dalam rapat berikutnya detail realokasi anggaran sudah bisa disampaikan kepada Komisi X. “Kami juga berharap desa wisata juga menjadi salah satu fokus penyelamatan dari realokasi anggaran yang dilakukan Kemenparekraf,” tandasnya.

Saksikan video menarik berikut ini:

Editor : Bintang Pradewo

Reporter : Khafidul Ulum



Close Ads