alexametrics

MPR Tegaskan Amendemen UUD 1945 Fokus pada Haluan Negara Saja

6 Desember 2019, 22:03:51 WIB

JawaPos.com – Wakil Ketua MPR dari Fraksi PDIP Ahmad Basarah berpandangan, amendemen konstitusi hanya terbatas pada Pasal 3 UUD NRI 1945. Pasalnya, perlu ditambah kewenangan MPR menetapkan haluan negara.

“Jadi, menambah frasa kalimat yang di sana awalnya berbunyi ‘Wewenang MPR mengubah dan menetapkan UUD’ ditambah frasa kalimat ‘Berwenang menetapkan haluan negara yang nanti konsepsi haluan negara dan pembangunan nasionalnya disusun oleh eksekutif,’ kata Basarah dalam diskusi “Pelaksanaan Rekomendasi MPR 2014-2019” di Media Center, Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (6/12).

Menurutnya, tidak mungkin konsep pembangunan nasional yang bersifat teknokratis itu dirancang politikus di MPR. Sebab, MPR bukan tempatnya para teknokrat.

“Teknokrat itu ada di pemerintah. Karena presiden memegang kekuasaan pemerintahan menurut Pasal 4 UUD NRI 1945,” ujarnya.

Basarah menuturkan, presiden memiliki Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Badan Riset dan Inovasi Nasional, punya pakar-pakar perguruan tinggi dan sebagainya.

“Merekalah  yang menyusun rancangan konsepsi  pembangunan nasional bangsa Indonesia untuk jangka menengah dan jangka panjang,” katanya.

Lebih lanjut, Basarah juga menuturkan, lembaganya nantinya mengharmonisasi untuk menetapkan menjadi Tap MPR yang mengikat semua. Menurutnya, presiden boleh membuat visi misi, serta varian-varian pembangunannya kemudian ditawarkan pada gubernur, bupati, wali kota.

“Tidak boleh terlepas dari road map (peta jalan) pembangunan nasional yang sudah ditetapkan MPR,” ungkapnya.

Sementara itu, soal masa jabatan presiden menjadi tiga periode, Basarah menegaskan, Fraksi PDIP merasa tidak ada urgensinya. Karena menjamin kesinambungan pembangunan nasional bukan dengan menambah masa jabatan presiden menjadi tiga, empat periode atau seumur hidup.

“Kesinambungan pembangunan nasional akan kukuh kalau mendapat payung hukum lewat konstitusi. Bukan dengan undang-undang seperti UU 25 Tahun 2004 (tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional),” kata dia.

Selain itu, ujar Basarah, amendemen kali ini juga tidak ada kaitannya dengan membahas sistem pemilihan presiden. Menurut dia, saat amendemen UUD 1945 kurun waktu 1999-2002, itu konteksnya memang mengubah sistem pemilihan presiden. Dari dipilih MPR, menjadi pemilihan langsung oleh rakyat.

“Itu memang konteksnya membahas tentang bagaimana cara memilih presiden, tidak dibahas di sana tentang bagaimana caranya menghadirkkan haluan negara,” katanya.

Basarah juga tidak mempersoalkan beragam diskursus yang berkembang terkait amendemen terbatas UUD NRI 1945. Karena awalnya, amendemen terbatas itu untuk menghidupkan kembali pokok-pokok haluan negara.

“Belakangan pendapat masyarakat pun berkembang hingga menimbulkan pro-kontra,” paparnya.

Basarah juga menjelaskan, ada yang setuju maupun tidak terhadap amendemen. Ada yang setuju dengan catatan. Ada pula yang setuju dengan menambah pasal-pasal lain. Tidak hanya itu, muncul pula gagasan tentang masa jabatan presiden ditambah menjadi tiga periode, hingga dipilih kembali MPR.

“Bagi kami diskursus yang berkembang di tengah masyarakat baik yang kontra maupun yang setuju adalah satu hal yang sehat dalam sebuah negara demokrasi,” kata Basarah.

Menurut dia, MPR memiliki tanggung jawab untuk terus membangun peradaban politik dan demokrasi bangsa Indonesia, sebagai salah satu fungsi pendidikan politik yang diamanatkan oleh parpol. Sebab, MPR terdiri dari fraksi partai politik, dan ditambah kelompok DPD.

Sementara itu, Wakil Ketua MPR Fraksi Partai Demokrat Syarief Hasan mengatakan, fraksi juga memiliki sikap terkait amendemen konstitusi. Menurut dia, silakan saja untuk membahas amendemen UUD NRI 1945 kalau urgensi melakukan perubahan itu tinggi.

“Bila ada yang perlu diamendemen maka perlu disempurnakan. Kami akan melakukan penyusunan itu kalau terdapat memang yang kurang sempurna,” kata Syarief.

Syarief juga mengatakan, Partai Demokrat masih tetap pada prinsip bahwa amendemen ini belum pas untuk dilakukan penyempurnaan. “Karena semua sudah cukup,” tegasnya.

Menurut Syarief, sebenarnya semua sudah digariskan dalam UU 25/2004. Ia menuturkan bila diikuti pasal per pasal, ekspektasi rakyat itu sudah tertuang semuanya.

Dalam UU itu, kata dia, juga bisa dilihat aturan bahwa visi-misi presiden yang dituangkan apabila menang pemilihan itu juga harus diikuti oleh kepala daerah-kepala daerah. Pihaknya juga melihat RPJMN, RPJP, RKP, sudah dituangkan secara detail. Menurut Syarif, hal ini sebenarnya membantu presiden, gubernur, kepala daerah apabila mereka mengikutinya.

“Jadi, pertanyaannya apakah akan selesaikan melalui amendemen, atau sistem pemerintahan yang harus kita sempurnakan? Kami saat ini, sepakat bahwa  yang terbaik mungkin melalui UU,” katanya.

Hanya saja, lanjut dia, bila rakyat menghendaki perubahan melalui TAP MPR, maka Demokrat akan mengikutinya. Karena dikhawatirkan, kalau dilakukan perubahan menyeluruh, akan menyentuh ke hal lain. Misalnya, penambahan masa jabatan presiden, serta dipilih langsung oleh MPR.

“Kalau TAP MPR dibuat MPR dan dilaksanakan presiden, maka secara implisit ada pesan MPR itu lebih tinggi daripada presiden. Padahal, saat ini kita sepakat MPR adalah lembaga tinggi negara, bukan lembaga tertinggi negara,” ujarnya.

Sementara itu, Wakil Ketua DPD RI Nono Sampono mengatakan, lebih setuju adanya amendemen UUD NRI 1945. Menurut dia, konstitusi mengatur negara. “Jadi kalau bicara tetang haluan negara, harusnya UUD-nya disesuaikan,” kata Nono di kesempatan itu.

Karena itu, kata Nono, harus disepakati amendemen bukan untuk kepentingan golongan atau kelompok. “Jadi, harus kepentingan kehidupan berbangsa dan bernegara secara nasional,” ungkapnya.

Menurut Nono, amandemen terbatas  hanya untuk haluan negara, tidak boleh sama sekali menyentuh yang lainnya. “Apalagi mengungkit masalah sistem presidensil. Ini sama sekali bukan merupakan pintu masuk untuk mengendalikan presiden tidak sama sekali,” katanya.

Editor : Dimas Ryandi

Reporter : ARM


Close Ads