alexametrics

Harus Lebih Tegas Mengawasi

Oleh Lina Miftahul Jannah*
6 November 2018, 13:30:23 WIB

JawaPos.com – Keterbukaan informasi merupakan salah satu hal mendasar dalam pelayanan publik. Informasi mengenai biaya, durasi proses, sampai persyaratan-persyaratannya harus disampaikan secara jelas kepada masyarakat.

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) yang membidangi, antara lain, urusan pelayanan publik memang sudah memiliki sistem informasi pelayanan publik (SIPP). Sistem tersebut berisi data standar pelayanan publik dari instansi seluruh Indonesia. Saya mengakui, memang belum seluruh instansi memampang informasi standar pelayanan publik di SIPP Kementerian PAN-RB itu.

Idealnya, seluruh instansi memang tergabung dalam sistem informasi tersebut. Dengan demikian, masyarakat dimudahkan dalam mencari informasi. Tetapi, bukan berarti SIPP itu adalah saluran informasi satu-satunya.

Setiap instansi sah-sah saja mengumumkan standar pelayanan publik di website masing-masing. Atau bahkan melalui media massa. Yang terpenting, informasi tersebut mudah diakses masyarakat.

Sebaliknya, jika semua informasi standar pelayanan publik hanya dipublikasikan di website SIPP, bisa-bisa servernya jebol. Sebab, masyarakat dari seluruh Indonesia mengaksesnya untuk mencari informasi. Potensi itulah yang juga harus diantisipasi Kementerian PAN-RB jika benar-benar mewajibkan seluruh instansi memasukkan informasi standar pelayanan publik di website SIPP.

Meski sudah ada informasi standar pelayanan publik, terkadang masih ada laporan pemberian gratifikasi, suap, korupsi, atau sejenisnya. Padahal, sesuai dengan ketentuan, ketika pengurusan suatu pelayanan publik itu gratis, ya harus gratis. Tidak boleh kemudian berbayar untuk menutup ketidaklengkapan persyaratan.

Di sejumlah daerah, pemberian seperti gratifikasi, suap, dan sejenisnya dalam proses pelayanan publik masih menjadi bancakan. Masih menjadi sumber pendapatan tidak resmi bagi aparatur di instansi masing-masing.

Bagi saya, Kementerian PAN-RB bisa lebih galak dalam mengawasi implementasi pelayanan publik. Tidak sebatas mewajibkan memampang informasi di SIPP. Tetapi, Kementerian PAN-RB harus berperan sebagai watchdog untuk memantau implementasi pelayanan publik di instansi pusat maupun daerah.

Pemerintah harus memiliki sistem penjatuhan sanksi yang terukur dan sesuai dengan peraturan untuk setiap kejahatan dalam pelayanan publik. Indeks pelayanan publik di Indonesia (sebagaimana dirilis Kementerian PAN-RB) yang masih 2,75 poin. Artinya, masih di bawah. Harus ditingkatkan menjadi 5 poin. Jangan sekadar di atas nilai tengahnya.

Kemudian, masyarakat juga harus diberi edukasi. Bahwa saat berurusan dengan pelayanan publik, mereka harus sesuai dengan aturan. Jika ketentuannya gratis alias tidak dipungut biaya, masyarakat tidak boleh membayar. Jangan ada pemberian tip-tip lagi. 

*) Dosen Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia

Editor : Ilham Safutra

Reporter : (Disarikan dari wawancara dengan M. Hilmi Setiawan/c5/agm)

Copy Editor :

Harus Lebih Tegas Mengawasi