alexametrics

Soal LHKPN Saut Situmorang, Pansel: Kenapa Sekarang Baru Diributin?

6 Agustus 2019, 09:11:37 WIB

JawaPos.com – Anggota panitia seleksi calon pimpinan komisi pemberantasan korupsi (Pansel Capim KPK) Hendardi menanggapi perdebatan publik terkait penerapan syarat administratif capim lembaga antirasuah itu. Terutama dalam hal penyerahan Laporan Harta Kekayaan Penyelnggara Negara (LHKPN).

Hendardi menilai, polemik soal LHKPN itu muncul dari isu yang sengaja dikembangkan oleh pengamat dengan maksud menjegal capim KPK lainnya.

“Ini cara lain untuk menjegal calon lain. Itu enggak adil dong. Kami mengajukan syarat yang sama dengan 4 tahun lalu. Tidak ada yang dilebihkan atau kurangi,” kata Hendardi di Kantor Kementerian Sekretaris Negara (Kemensesneg), Jalan Veteran 1, Gambir, Jakarta Pusat, (5/8).

Sebelumnya, pakar hukum tata negara dari Pukat UGM Zainal Arifin Mochtar berpendapat bahwa penyerahan LHKPN dalam proses seleksi tahap administratif adalah suatu keharusan. Zainal menilai, pada tahap itu dapat mengetahui mereka-mereka yang tak mematuhi LHKPN dan harus dicoret namanya dari daftar pencalonan.

Hendardi pun merasa heran dengan kritik Zainal. Direktur Eksekutif SETARA Institute ini mempertanyakan mengapa kritik Zainal tidak dilakukan pada empat tahun yang lalu. Padahal saat itu, salah seorang Komisioner KPK yang kini menjabat, Saut Situmorang kurang melangkapi berkas pelaporan.

“Kenapa 4 tahun lalu orang-orang ini enggak ributin itu. saya tanya deh, kenapa?” tanya Hendardi.

Hendardi menjelaskan, terkait Saut Situmorang, pada waktu 4 tahun lalu, memang ada kekurangan pada pelaporan LHKPN, tapi syarat dan catatan sebagainya masih sama. Karena pada awal pendaftaran peserta mesti memasukan surat pernyataan di atas materai bahwa akan membuat LHKPN apabila terpilih.

“Kenapa sekarang diributin? LHKPN itu kan laporannya ke KPK, jelas orang-orang yang berasal dari unsur KPK, sudah siap dengan itu semua,” sambungnya.

Oleh karena itu, Hendardi menegaskan bahwa pihaknya menerapkan sistem administratif yang sesuai. Sebab ia telah meminta perjanjian kepada para peserta seleksi capim KPK untuk menyerahkan LHKPN saat terpilih nanti.

“Wajib membuat pernyataan di atas materai pada waktu pendaftaran, nanti waktu ketika terpilih, wajib membuat LHKPN, kalau tidak dibuat, bisa digugurkan,” tegasnya.

Diketahui, pada Jumat (2/8) lalu, Saut Situmorang membantah bahwa dirinya tidak patuh pada pelaporan LHKPN sebelum menduduki posisi pimpinan KPK. Saut menegaskan dirinya taat pada pelaporan LHKPN.

“Jadi begini, mungkin karena aku enggak mau nyebut namanya ya (anggota Pansel yang bilang belum melapor LHKPN). Mungkin itu muncul ketika wawancara terakhir, bahwa saya punya mobil (Jeep Rubicon),” kata Saut dalam diskusi ‘Pantang Absen LHKPN’ di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta, (2/8).

Saut yang merupakan mantan petinggi jajaran Badan Intelijen Negara (BIN) ini menegaskan, karena alasan mobil Rubicon tersebut Saut dinilai tidak melaporkan LHKPN. Padahal, ketika menduduki jajaran BIN, Saut mengklaim patuh melaporkan LHKPN.

“Jadi kaya ada framming di kepala, bahwa saya tidak melaporkan hartanya,” sesal Saut.

Melihat pada pelaporan LHKPN pimpinan KPK, sebelum menjabat sebagai Wakil Ketua KPK, Saut Situmorang melaporkan harta kekayaannya pada 2007, 2011, 2013 dan 2014.

Editor : Dimas Ryandi

Reporter : Muhammad Ridwan



Close Ads