alexametrics

Dari Perbatasan, Minta Mendikbud Dicopot

6 Juli 2019, 05:22:34 WIB

JawaPos.com – Sejumlah calon siswa dan orang tua melakukan aksi di Alun-Alun Nunukan, pada Rabu (3/7). Dalam unjuk rasa tersebut, mereka meminta Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy dicopot, atas kekesalan polemik PPDB sistem zonasi.

Koordinator aksi Mansur Rincing mengatakan, bahwa tidak ada evaluasi yang dilakukan Mendikbud, terhadap penerapan sistem zonasi. Seperti di Kabupaten Nunukan, menurutnya belum layak diberlakukan sistem zonasi.

“Aturan yang dibuat Mendikbud tidak pro kepada masyarakat, saya meminta turun dari jabatannya sekarang juga,” kata Mansur Rincing, dikutip dari Radar Tarakan (Jawa Pos Group), Sabtu (6/7).

Menurutnya, aturan zonasi harus diterapkan di daerah yang padat sekolah. Sedangkan di Nunukan ada 3 sekolah negeri yang menjadi rebutan ribuan siswa yang telah lulus dari SMP. Jika sistem zonasi diberlakukan banyak di antara mereka tidak diakomodir.

Menurutnya, hasil belajar selama tiga tahun di SMP, tak menjadi pertimbangan. “Pendidikan ini mulai mengarah ke pembodohan, karena kemampuan siswa bukan lagi jadi tolok ukur diterima di sekolah negeri,” ujarnya.

Tahun sebelumnya, ia sempat melakukan aksi dengan tuntutan yang sama, bahwa untuk wilayah Kabupaten Nunukan harus ada pengecualian dalam penerimaan siswa baru. “Wajar ketika dikatakan daerah tertinggal, sekolahnya saja kurang. Satu sekolah satu kecamatan untuk SMA,” tambahnya.

Nurmi, salah seorang orang tua calon siswa mengaku sedih karena anaknya tidak dapat diterima di sekolah negeri. Akibat jarak dari ke sekolah sangat jauh. Padahal nilai anaknya jauh di atas rata-rata.

“Bagaimana bukan nilainya yang dilihat, tapi tempat tinggalnya,” kata Nurmi.

Saat mendaftar, untuk yang mengikuti jalur reguler atau zonasi adalah kartu keluarga (KK) alamat yang tercantum. Jika jauh dari sekolah, tentu tidak akan diterima. Untuk itu, lebih baik ke depan mencari rumah dekat sekolah dan membuat pindah kartu keluarga.

“Saya juga masih sewa rumah per tahun, jadi nanti cari rumah dekat sekolah saja. Agar lebih bagus diterima anak-anak di sekolah negeri,” ujarnya.

Melalui pesan yang disampaikan Kepala Cabang Disdikbud Kaltara di Nunukan Nurbaya bahwa menindaklanjuti hasil seleksi PPDB tahun pelajaran 2019/2020 pada SMA/SMK se- Kalimantan Utara dan berdasarkan Permendikbud Nomor 51/2018, Pasal 14 ayat 2, Disdikbud sesuai dengan kewenangannya wajib menyalurkan kelebihan calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 pada sekolah lain dalam zonasi yang sama. Serta pada ayat 3 apabila pada zonasi yang sama tidak tersedia, peserta didik disalurkan ke sekolah lain dalam zonasi terdekat.

“Ada beberapa sekolah yang dapat menampung siswa lain. Sesuai informasi yang telah disebarkan,” kata Nurbaya.

Calon peserta didik baru dapat disalurkan pada sekolah, SMA Negeri 1 Sebatik, SMA Negeri 1 Sebatik Tengah, SMK Negeri 1 Nunukan. Dengan jurusan agribisnis tanaman pangan dan holtikultura, agribisnis perikanan air tawar dan agribisnis perikanan air payau. Begitu pula SMK Negeri 1 Sebatik Barat dengan jurusan agribisnis tanaman perkebunan, peternakan dan agribisnis oerikanan air tawar.

“Calon peserta didik tetap harus mengikuti persyaratan. Sesuai yang telah ditentukan,” pesannya.

Nurbaya enggan menanggapi tuntutan pengunjukrasa agar Mendikbud mundur seperti pesan permintaan konfirmasi yang dilayangkan redaksi Radar Tarakan (Jawa Pos Group).

Editor : Estu Suryowati



Close Ads