alexametrics

Telegram Kapolri Sepatutnya Dicabut, Media Merdeka Jalankan Tugasnya

6 April 2021, 19:38:26 WIB

JawaPos.com – Penerbitan Surat Telegram Rahasia Kapolri terkait larangan media menampilka aksi kekerasaan atau arogansi anggota polisi menarik kontroversi. Hingga pada akhirnya, surat telegram itu resmi dicabut.

Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta Arif Maulana mengatakan, sudah sepatutnya jika telegram tersebut dibatalkan. Sebab, bertentangan dengan tugas jurnalistik. ’’Telegram Kapolri Nomor ST/750/IV/HUM.3.4.5./2021 tanggal 5 April 2021 tentang larangan media siarkan arogansi dan kekerasan polisi bertentangan dengan UU Pers karena media merdeka untuk melaksanakan tugasnya,’’ kata Arif saat dihubungi, Selasa (6/4).

Menurut dia, kebijakan itu juga bertentangan dengan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) serta UUD 1945. Dia menyebut, sudah ada kode etik yang mengatur kerja jurnalistik. ’’Yang paling penting juga, ini mengancam hak warga untuk jaminan perlindungan dari kekerasan aparat karena sumber informasi dan ruang pengawan publik dibungkam,’’ jelas Arif.

Sebelumnya, Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo resmi mencabut Surat Telegram Rahasia terkait larangan media menyiarkan arogansi atau kekerasaan anggota kepolisian. Pencabutan ini hanya berselang beberapa jam setelah telegram tersebut tersebar di publik.

Pembatalan ini termuat dalam surat telegram nomor ST/759/IV/HUM.3.4.5./2021 tertanggal 6 April 2021. Telegram pembatalan ini ditandatangani oleh Kadiv Humas Polri Irjen Pol Argo Yuwono, dan ditujukan kepada seluruh Kapolda. ’’Sehubungan dengan referensi di atas, disampaikan kepada kepala bahwa ST Kapolri sebagaimana referensi nomor 4 di atas dinyatakan dicabut/dibatalkan,’’ tulis Kapolri dalam telegram tersebut. (*)

 

Editor : Dinarsa Kurniawan

Reporter : Sabik Aji Taufan




Close Ads